TASIKMALAYA | Priangan.com – Wakil Ketua DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Ami Fahmi, menilai kebijakan cut off anggaran yang diberlakukan Bupati Tasikmalaya sudah terlalu lama berjalan dan kini mulai menimbulkan dampak serius terhadap pembangunan daerah maupun perekonomian masyarakat.
Hal itu ia sampaikan usai memimpin audiensi bersama sejumlah elemen masyarakat di Gedung DPRD, Rabu (27/8/2025). Menurut Ami, kondisi di lapangan menunjukkan banyak proyek pembangunan tidak bisa berjalan karena terganjal aturan penghentian sementara anggaran.
“Efeknya terasa langsung. Ada proyek-proyek yang seharusnya menyerap ratusan pekerja, tapi terpaksa mandek. Rekanan tidak bisa berusaha, sementara masyarakat yang biasanya bekerja di proyek, jadi menganggur,” kata Ami.
Selain menahan laju pembangunan, ia menyoroti serapan anggaran pemerintah daerah yang menjadi sangat rendah. Kondisi ini dikhawatirkan akan berimbas pada efektivitas penggunaan APBD tahun berjalan.
“Kalau cut off dibuka di akhir tahun, pekerjaan akan menumpuk. Sangat mungkin ada kegiatan yang tidak bisa terlaksana tepat waktu,” ujarnya.
Ami menegaskan, DPRD mendorong agar Bupati segera mencabut kebijakan cut off tersebut, supaya rencana pembangunan yang sudah disusun bisa segera dijalankan. Dengan demikian, roda perekonomian masyarakat bisa kembali bergerak normal.
“Cut off ini harus segera dicabut. Jangan sampai masyarakat yang menanggung akibatnya,” tegasnya.
Sebelumnya, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menerbitkan Instruksi Bupati Nomor 0004 Tahun 2025 pada 16 Juni 2025. Instruksi tersebut memerintahkan seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dan pejabat pengguna anggaran untuk menghentikan sementara proses pengadaan barang dan jasa, serta pembayaran kegiatan yang bersumber dari APBD 2025.
Kebijakan itu awalnya dimaksudkan untuk penataan kembali keuangan daerah. Namun setelah lebih dari dua bulan berjalan, DPRD menilai dampak negatifnya lebih besar, terutama bagi pembangunan infrastruktur dan lapangan kerja masyarakat. (yna)
