TASIKMALAYA | Priangan.com — Rencana ambisius Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk memperbaiki infrastruktur jalan melalui pinjaman daerah senilai Rp230,25 miliar menemui jalan buntu.

Sejumlah anggota DPRD menolak pengajuan pinjaman tersebut karena dinilai tidak transparan dan belum memiliki kajian teknis yang matang.

Penolakan itu berimbas langsung pada 24 proyek jalan yang sudah dirancang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). Salah satu proyek yang menimbulkan sorotan adalah ruas Ciwatin–Kalapagenep dengan anggaran Rp24 miliar, yang disebut-sebut sebagai akses menuju kediaman pribadi Bupati Tasikmalaya.

Kepala Bidang Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Kabupaten Tasikmalaya, Deni Mulyadi, mengatakan total dana pinjaman yang diajukan sejatinya hanya mampu memperbaiki sekitar 60 kilometer jalan atau sekitar 20 persen dari total ruas jalan rusak di wilayah Tasikmalaya.

“Anggaran itu belum ideal. Kita baru bisa tangani 60 kilometer. Sisanya masih panjang,” ujar Deni kepada wartawan, Rabu (15/10/2025).

Deni menyebut proyek terpanjang dalam rencana itu adalah ruas Papayan–Cikalong dengan anggaran Rp37 miliar, disusul sejumlah ruas lain yang tersebar di berbagai kecamatan seperti Ciawi–Singaparna, Bojongkapol–Cikangkung, Sukagalis–Ciponyo, hingga Cineam–Singkup.

Ia menegaskan, arah pembangunan tahun ini memang difokuskan ke wilayah selatan Tasikmalaya yang kondisinya lebih parah dibanding kawasan utara dan tengah.

“Selatan paling parah. Dulu pembangunan lebih condong ke utara dan pusat, sekarang kami ingin mengimbangi,” katanya. (yna)