TASIKMALAYA | Priangan.com – Kebijakan penghentian sementara penggunaan anggaran atau yang dikenal dengan istilah “cut off” yang diterapkan oleh Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin, menuai reaksi keras dari kalangan legislatif.
Fraksi PKB dan Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tasikmalaya menyebut kebijakan ini telah menghambat roda pembangunan dan berdampak langsung pada layanan publik.
Ketua Fraksi PKB, Muhamad Hakim Zaman, menilai keputusan tersebut tidak hanya memicu stagnasi program strategis, tetapi juga menyebabkan masyarakat sebagai pihak paling terdampak. Ia menegaskan, jika anggaran tak segera dibuka kembali, maka banyak target pembangunan yang tak akan tercapai tahun ini.
“Pemerintah harus hadir untuk memudahkan pembangunan, bukan malah mengunci akses ke program. Kalau ini terus dibiarkan, yang dikorbankan adalah rakyat,” kata Hakim kepada wartawan, Rabu (16/7/2025).
Ia mencontohkan dampak konkret dari kebijakan ini, salah satunya terjadi di Dinas Pertanian. Hingga pertengahan Juli, tingkat serapan anggaran dinas tersebut tercatat baru sekitar 19 persen, jauh di bawah standar ideal minimal 50 persen pada pertengahan tahun anggaran.
“Dengan serapan serendah itu, bagaimana kegiatan bisa berjalan? Ini tidak sehat untuk perencanaan maupun realisasi program,” lanjutnya.
Hakim berharap Bupati Tasikmalaya membuka ruang dialog dengan DPRD dan seluruh OPD untuk mencari solusi terbaik, bukan bertahan dengan kebijakan yang dianggap memperlambat pembangunan.
“Pemerintah tidak boleh bekerja di ruang tertutup. Keterbukaan dan kolaborasi dengan DPRD mutlak diperlukan, apalagi ini menyangkut hajat hidup banyak orang,” ujarnya.
Nada serupa juga disuarakan Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Nanang Romli. Menurutnya, kebijakan “cut off” yang diterapkan di tengah perjalanan anggaran tanpa strategi mitigasi yang jelas justru membuka ruang masalah baru. Program pembangunan tertunda, pelayanan publik terganggu, dan bahkan kepercayaan investor ikut terpengaruh.
“Kami minta kebijakan ini dikaji ulang atau segera dicabut. Tidak bijak menghentikan aliran anggaran saat program-program sudah dirancang dan sebagian sudah masuk tahap pelaksanaan,” tegas Nanang.
Ia mengungkapkan, beberapa proyek fisik yang sudah melalui proses kontrak dan pra-kontrak kini terancam gagal jalan karena dana tak bisa dicairkan. Hal ini, kata Nanang, bisa menimbulkan kerugian jangka panjang baik dari sisi sosial maupun ekonomi. (yna)
