TASIKMALAYA | Priangan.com – Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digadang-gadang pemerintah pusat sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi siswa, kembali menuai kritik tajam di Kota Tasikmalaya. Alih-alih berjalan mulus, program ini justru diwarnai sederet persoalan yang membuat masyarakat resah.
Ketua Perkumpulan Guru Madrasah Indonesia (PGMI) Kota Tasikmalaya, Asep Rizal Asyari, menilai persoalan yang membelit MBG seakan dibiarkan begitu saja tanpa solusi nyata. “Banyak masalah yang muncul, dari keterlambatan distribusi hingga menu yang tidak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan. Sayangnya, evaluasi dari pemerintah daerah maupun pihak terkait nyaris tak terdengar,” tegasnya, Jumat (12/9/2025).
Asep bahkan membuka opsi mendirikan posko pengaduan masyarakat terkait program ini. Menurutnya, suara publik yang kerap viral di media sosial harus ditindaklanjuti, bukan sekadar jadi bahan obrolan.
Senada dengan itu, Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, Hilman Wiranata, mengingatkan bahwa meskipun program MBG merupakan kewenangan pemerintah pusat, Pemkot Tasikmalaya tetap punya tanggung jawab memastikan jalannya pendidikan tidak terganggu. “Kalau distribusi terlambat, dampaknya bukan hanya soal waktu makan, tapi juga pada guru dan siswa. Pemkot dan Dinas Pendidikan tidak bisa cuci tangan,” tegas Hilman.
Ia juga menyoroti risiko serius bila keterlambatan distribusi terjadi berulang. Makanan yang telat sampai berpotensi kehilangan kualitas gizi, bahkan basi, yang jelas mengancam kesehatan anak-anak. Karena itu, ia mendesak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperketat pengawasan di lapangan.
“Kalau pola seperti ini terus dibiarkan, DPRD akan turun tangan. Kami akan dorong Komisi IV untuk menggelar evaluasi bersama semua pihak terkait,” ujar Hilman. (yna)
