TASIKMALAYA | Priangan.com – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto kembali melontarkan kritik keras terhadap kinerja direksi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Dalam sejumlah pernyataan publiknya, Prabowo menegaskan bahwa jajaran direksi BUMN yang tidak mampu mengabdi secara maksimal, meski telah menerima gaji besar, sebaiknya segera mengundurkan diri.
“Kalau tidak bisa mengabdi dengan gaji yang sudah diatur, silakan mundur. Masih banyak di luar sana yang mau jadi direksi BUMN,” tegas Prabowo dalam pernyataannya yang ramai diperbincangkan publik.
Pernyataan Presiden tersebut menyoroti kembali persoalan klasik kinerja BUMN, mulai dari efektivitas manajemen hingga beban keuangan negara. Kritik ini juga memicu diskusi di ruang publik, termasuk di media sosial dan kanal YouTube.
Melalui kanal YouTube miliknya, Awalil Rizky menilai pernyataan Prabowo secara substansi memang tepat, namun dinilai sudah terlalu sering disampaikan tanpa tindak lanjut yang jelas.
“Pendapat Prabowo bagus, tapi sudah sering diucapkan. Jadi tidak lagi relevan kalau tidak diikuti realisasi,” ujar Awalil Rizky dalam ulasannya.
Pandangan tersebut mencerminkan keresahan sebagian masyarakat yang mempertanyakan sejauh mana komitmen evaluasi direksi BUMN benar-benar dijalankan, bukan sekadar menjadi pernyataan normatif di ruang publik.
Menanggapi hal itu, akademisi Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung Tasikmalaya, Cecep Muttaqin, menegaskan bahwa evaluasi direksi BUMN harus dilakukan secara objektif dan terukur, bukan sekadar wacana politik.
“Kalau memang benar direksi BUMN tidak bekerja maksimal, seharusnya dievaluasi secara serius. Jangan sampai negara terus menanggung gaji besar untuk orang-orang yang mengabdi setengah hati,” kata Cecep.
Menurutnya, keberadaan BUMN semestinya menjadi motor penggerak pembangunan nasional, bukan justru menjadi beban fiskal negara akibat lemahnya tata kelola dan kinerja manajemen.
Pernyataan Prabowo dan respons akademisi ini semakin memperkuat dugaan publik bahwa sebagian BUMN belum sepenuhnya berorientasi pada kinerja dan keuntungan negara, melainkan masih dibelit persoalan manajemen dan kepentingan internal.
Cecep menekankan, masyarakat juga memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan tersebut dengan terus mengawasi kinerja BUMN dan menagih realisasi dari setiap pernyataan pejabat negara.
“Evaluasi BUMN tidak cukup hanya dengan peringatan. Harus ada langkah nyata agar BUMN benar-benar memberi manfaat bagi pembangunan bangsa,” pungkasnya. (Rco)
