TASIKMALAYA | Priangan.com – Tidak jauh dari kediaman Ketua DPRD Kota Tasikmalaya, H. Aslim, SH., MM., terdapat potret nyata kemiskinan yang seolah luput dari perhatian wakil rakyat. Adalah Mak Oyeh, seorang lansia berusia 75 tahun di Kampung Depok RT 004 RW 003, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Bungursari, yang hidup dalam kondisi memprihatinkan. Lumpuh dan serba kekurangan, ia hanya ditemani anaknya yang mengidap epilepsi di rumah sederhana yang jauh dari kata layak.
Yang membuat kisah ini kian ironis, Ketua DPRD tinggal satu kelurahan dengannya. Hanya berjarak beberapa ratus meter, dua kehidupan yang sangat berbeda tampak begitu kontras: di satu sisi rumah pejabat berdiri megah, di sisi lain seorang warga miskin dibiarkan terpuruk tanpa uluran tangan negara.
Lebih menyedihkan lagi, Mak Oyeh sama sekali tidak tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Padahal, dari kondisi fisiknya saja sudah jelas bahwa ia layak mendapatkan bantuan. Namun faktanya, hingga kini ia tidak pernah menerima sepeser pun bantuan sosial dari pemerintah.
“Emak mah tara pisan kenging bantosan teu jiga anu sanes, saurna mah atos diusulkan tapi teu acan kenging wae (emak tidak pernah menerima bantuan, tidak seperti yang lain, katanya sudah diusulkan tapi belum juga dapat),” ucapnya lirih.
Harapan bantuan akhirnya datang bukan dari pemerintah, melainkan dari Yayasan Padi Nusantara Sejahtera (PNS). Tim yayasan memberikan beras dan sejumlah uang untuk menopang kehidupan Mak Oyeh bersama anaknya. Momen itu penuh haru. Dengan mata berkaca-kaca, Mak Oyeh menceritakan kesedihannya hidup tanpa kepastian, hanya bertahan dengan apa adanya.
Pembina Yayasan PNS, Iwan Restiawan, menilai kondisi ini sebagai bentuk nyata ketidakpedulian pemerintah terhadap warganya sendiri. Ia menegaskan, tugas negara adalah hadir untuk melindungi rakyat, terlebih DPRD yang mestinya mengawasi jalannya kebijakan sosial.
“Kami dari yayasan hanya bisa membantu sebatas kemampuan. Tapi seharusnya negara hadir. Ketua DPRD tinggal tidak jauh dari sini, masak tidak tahu ada warganya yang hidup seperti ini? Jangan sampai buta dan tuli terhadap penderitaan rakyat sendiri,” tegasnya.
Kisah ini sekaligus menjadi tamparan keras bagi DPRD Kota Tasikmalaya. Bagaimana mungkin penderitaan seorang warga miskin di depan mata sendiri tidak tersentuh bantuan? Apakah telinga dan mata para wakil rakyat sudah benar-benar tertutup? Apakah aspirasi rakyat kecil sudah tidak lagi menjadi prioritas?
Mak Oyeh hanyalah satu contoh nyata bahwa sistem pendataan dan distribusi bantuan di Tasikmalaya masih jauh dari kata sempurna. Jika mekanisme DTKS dijalankan dengan benar, maka warga miskin seperti Mak Oyeh otomatis menjadi prioritas penerima bantuan, tanpa harus menunggu belas kasihan.
Di tengah kesederhanaannya, Mak Oyeh hanya berharap bisa menjalani hidup dengan tenang. “Emak mah hoyongna aya nu ngadukung kanggo hirup, teu loba-loba. Nu penting tiasa tuang jeung cageur,” katanya.
Harapan sederhana itu seharusnya cukup untuk mengetuk nurani para pemimpin. Karena tugas wakil rakyat bukan hanya hadir saat kampanye atau mengumbar janji, tetapi memastikan tak ada lagi rakyat miskin yang dibiarkan merana, apalagi di sekitar rumah mereka sendiri.(yna)
