TASIKMALAYA | Priangan.com – Puluhan aset milik Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya terancam menjadi beban daerah alih-alih sumber pendapatan. Temuan ini terungkap setelah Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya melakukan monitoring dan evaluasi (monev) langsung ke lapangan.
Wakil Ketua Komisi II, Dani Fardian, menyebut kondisi sejumlah aset sangat memprihatinkan. Dari 6 lokasi yang dicek dari total 42 titik, banyak yang terbengkalai dan nyaris tak terurus. Salah satunya Balai Latihan Kerja (BLK) yang atapnya rusak parah, hingga kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Dinas Pertanian yang butuh renovasi segera.
“Beberapa aset ini sifatnya vital, tapi kondisinya justru dibiarkan. Kalau dikelola baik, ini bisa jadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) yang signifikan,” kata Dani, kepada wartawan, Kamis (14/8/2025).
Selain kerusakan fisik, masalah lain yang ditemukan adalah status legalitas aset. Ada yang masih pinjam pakai, disewakan tanpa kejelasan, bahkan belum bersertifikat. Menurut Dani, hal ini rawan memicu sengketa dan persoalan hukum. “Aset yang tidak bersertifikat itu ibarat bom waktu. Kalau tidak segera diurus, berisiko hilang,” ujarnya.
Padahal, kata Dani, potensi PAD dari aset daerah bisa jauh lebih besar. Saat ini, kontribusi PAD dari aset hanya sekitar Rp850 juta per tahun. “Kalau dikelola secara profesional, bisa tembus miliaran rupiah. Sayang sekali kalau dibiarkan begitu saja,” tegasnya.
DPRD mendesak Pemkab segera membenahi persoalan ini mulai dari perbaikan fasilitas, penertiban legalitas, hingga memanfaatkan aset secara produktif.
Menanggapi hal itu, Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin menegaskan pembenahan aset memang menjadi prioritas di tahun pertama masa jabatannya. Ia mengakui masih banyak aset Pemkab yang berada di wilayah Kota Tasikmalaya sehingga sulit terpantau dan terawat.
“Tahun ini kita mulai pindahkan satu per satu dinas ke pusat pemerintahan di Singaparna. Misalnya, Disdukcapil sudah kami pindahkan ke gedung bekas Dinas Kominfo,” ujar Cecep.
Cecep menargetkan setiap tahun minimal satu dinas pindah ke Singaparna. Sementara itu, untuk aset mangkrak, Pemkab berupaya mencari mitra kerja sama agar aset tersebut bisa dihidupkan kembali. “Kita ingin semua aset benar-benar memberi manfaat, bukan malah jadi beban,” ucapnya. (yna)
