TASIKMALAYA | Priangan.com – Sorotan tajam publik kini mengarah pada aparat penegak hukum di Tasikmalaya. Dua kasus besar—dugaan korupsi dana BUMDesma yang menyeret 14 kepala desa serta laporan pengusaha SG terkait pemerasan proyek pengadaan hewan kurban—dinilai tak kunjung tuntas.
Sudah tujuh tahun sejak kasus BUMDesma pertama kali terungkap pada 2018, namun hingga kini belum ada satu pun penetapan tersangka. Publik menilai penyelidikan aparat terlalu lamban dan terkesan jalan di tempat.
“Ini sudah bertahun-tahun. Kalau betul ada proses, harusnya ada perkembangan yang jelas. Tapi faktanya, selalu dijawab ‘masih proses’. Itu menimbulkan kecurigaan,” ujar Sandi, warga Cigalontang, Jumat (22/8/2025).
Kasus lain yang tak kalah menyita perhatian adalah laporan SG terkait dugaan penyimpangan hewan kurban yang diduga melibatkan pejabat daerah. Sejak dilaporkan, kasus ini seolah hilang tanpa jejak.
Firman, warga setempat, menyebut minimnya keterbukaan aparat membuat publik kian frustrasi. “Kami butuh transparansi. Kalau diam begini, wajar masyarakat menuduh ada yang ditutupi,” katanya.
Saat dikonfirmasi, Kanit Tipikor Reskrim Polres Tasikmalaya, Ipda Suryana, hanya menyebut kasus masih dalam tahap penyelidikan. “Sejumlah saksi sudah diperiksa,” ujarnya singkat.
Namun saat ditanya terkait isu adanya intervensi berupa “tukar kepala” dalam kasus BUMDesma, Suryana membantah keras. “Itu tidak benar. Saya tidak pernah menyampaikan hal tersebut. Mungkin terjadi salah paham,” katanya.
Sayangnya, bantahan tanpa penjelasan detail justru membuat publik semakin bertanya-tanya. Masyarakat menegaskan mereka tidak akan berhenti menuntut kejelasan.
“Penegakan hukum harus adil dan transparan. Jangan biarkan kasus ini berlarut-larut hanya karena melibatkan pejabat,” kata Firman.
Desakan agar aparat segera membuka hasil penyelidikan ke publik terus bergulir. Warga Tasikmalaya menuntut kepolisian menuntaskan perkara ini secara terang dan tanpa pandang bulu. (yna)
