TASIKMALAYA | Priangan.com — Polemik keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo kembali mencuat dan dinilai meninggalkan catatan kurang baik dalam sejarah demokrasi Indonesia. Isu ini dinilai tidak boleh dibiarkan berlarut-larut karena menyangkut kredibilitas sistem pendidikan tinggi dan penyelenggaraan pemilu di Tanah Air.
Sejumlah pihak menilai Universitas Gadjah Mada (UGM) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) memiliki tanggung jawab moral dan institusional untuk membuka informasi secara terang-benderang terkait keabsahan ijazah Jokowi. Jika polemik ini terus dibiarkan tanpa kejelasan, dikhawatirkan akan menjadi preseden buruk bagi proses regenerasi kepemimpinan nasional ke depan.
Desakan tersebut salah satunya disampaikan oleh Lukas Suwarso, yang secara terbuka menyoroti sikap UGM dan KPU dalam menangani isu tersebut. Lukas menilai kedua lembaga terkesan tidak transparan dan saling menutup informasi.
“UGM dan KPU seolah bekerja sama menutup informasi soal ijazah Jokowi. Dalam persidangan di Komisi Informasi, tim ahli dari UGM justru terlihat mengulur waktu dan tidak memberikan penjelasan yang jelas,” ujar Lukas Suwarso.
Ia juga menyoroti kinerja KPU Solo, yang menurutnya bertindak tidak profesional dalam proses verifikasi dokumen pencalonan. Dalam sebuah podcast bersama Abraham Samad, Lukas menyebut KPU Solo “ugal-ugalan” dalam memverifikasi ijazah Jokowi saat proses pemilu berlangsung.
Pernyataan tersebut memicu pertanyaan publik yang lebih luas mengenai integritas sistem pemilu dan tata kelola pendidikan tinggi di Indonesia. Masyarakat menilai, jika benar terdapat kelemahan dalam verifikasi administrasi calon presiden, maka hal ini harus menjadi bahan evaluasi serius bagi negara.
Pengamat dan akademisi Universitas Islam KH. Ruhiat Cipasung, Nida Anhkhofiya, turut angkat bicara. Ia menegaskan bahwa polemik ini harus segera diselesaikan agar tidak terus menjadi beban psikologis dan politis bagi bangsa.
“Polemik ijazah Presiden Jokowi harus menemukan titik akhir. Jangan terus menjadi wacana liar di masyarakat. Bangsa ini akan malu jika keabsahan ijazah presiden terus dipertanyakan tanpa klarifikasi resmi,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi adalah kunci untuk memulihkan kepercayaan publik. Ia menilai lambannya penyelesaian polemik ini justru disebabkan oleh sikap tertutup pihak-pihak terkait yang enggan membuka data secara utuh.
Hingga kini, polemik ijazah Jokowi masih terus bergulir. Publik pun menanti langkah tegas dan transparan dari UGM serta KPU agar persoalan ini dapat diselesaikan secara jelas, adil, dan bermartabat demi menjaga kepercayaan terhadap institusi negara. (Rco)
