TASIKMALAYA | Priangan.com – Penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan segmen PBI (Penerima Bantuan Iuran) mulai dirasakan masyarakat di Kota Tasikmalaya dan wilayah Priangan Timur. Fenomena ini memunculkan perbandingan respons antara rumah sakit swasta dan rumah sakit pemerintah (RSUD), terutama dalam menghadapi pasien yang baru mengetahui kepesertaan BPJS nonaktif saat hendak berobat.
Pihak Rumah Sakit TMC Kota Tasikmalaya sebagai rumah sakit swasta menyebut kasus pasien BPJS PBI nonaktif relatif tidak terlalu banyak terjadi di lingkup pelayanan mereka. Humas RS TMC, Yuyun, mengatakan kondisi tersebut tidak lepas dari langkah edukasi yang rutin diberikan kepada masyarakat.
“Memang secara nasional dan daerah sedang ramai penonaktifan BPJS PBI. Namun di RS TMC, kasus pasien yang baru mengetahui kepesertaannya nonaktif saat datang berobat tidak terlalu banyak,” ujar Yuyun kepada Priangan.com, Kamis (12/2/2026).
Menurutnya, pihak rumah sakit aktif mengimbau pasien untuk mengecek status kepesertaan melalui aplikasi Mobile JKN sebelum datang berobat. Langkah ini dinilai mampu mengurangi kendala administrasi di loket pendaftaran serta mempercepat pelayanan medis.
“Kami selalu sarankan pasien mengecek status BPJS terlebih dahulu. Dengan begitu, mereka sudah siap secara administrasi sebelum datang ke rumah sakit,” jelasnya.
Selain edukasi, petugas pendaftaran di RS TMC juga dibekali informasi untuk membantu pasien yang mengalami kendala kepesertaan BPJS. Pihak rumah sakit menegaskan pelayanan kesehatan tetap diberikan secara profesional, sembari mengarahkan pasien menyelesaikan persoalan administrasi.
Di sisi lain, sejumlah warga mengaku lebih banyak menemukan kasus BPJS PBI nonaktif saat berobat ke rumah sakit pemerintah, salah satunya RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya. Hal ini diduga karena volume pasien BPJS di RSUD umumnya lebih tinggi, terutama dari kalangan masyarakat ekonomi menengah ke bawah.
Sandi (45), warga Tasikmalaya, mengaku terpaksa menunda pengobatan setelah mengetahui BPJS PBI miliknya nonaktif saat hendak berobat ke RSUD.
“Pas sampai rumah sakit baru tahu BPJS saya nonaktif. Terpaksa pulang lagi karena nggak punya uang. Sekarang malah jadi takut kalau sakit,” katanya.
Keluhan serupa disampaikan Reni (39), pekerja informal yang selama ini mengandalkan BPJS PBI untuk akses layanan kesehatan. Ia menilai pencabutan kepesertaan tanpa sosialisasi yang jelas cukup memberatkan masyarakat kecil.
“Saya kerja serabutan, penghasilan pas-pasan. Kalau harus bayar BPJS mandiri jelas berat. Padahal kami masih butuh bantuan kesehatan,” ujarnya.
Masalah administrasi juga menjadi tantangan bagi sebagian warga lanjut usia. Wawan (62) mengaku kesulitan memahami proses pengaktifan ulang BPJS yang kini banyak dilakukan secara daring.
“Saya nggak paham urusan online. Disuruh bolak-balik urus administrasi capek, sementara umur sudah tua,” katanya.
Selain itu, beberapa warga mengaku tidak menerima pemberitahuan resmi terkait penonaktifan BPJS PBI. Kondisi tersebut membuat masyarakat tidak sempat menyiapkan alternatif pembiayaan kesehatan.
Perbedaan situasi antara rumah sakit swasta dan RSUD di Tasikmalaya ini dinilai dipengaruhi beberapa faktor, mulai dari jumlah pasien, pola sosialisasi, hingga kesiapan administrasi masyarakat sebelum datang berobat.
Meski begitu, baik rumah sakit swasta maupun pemerintah menegaskan pelayanan medis tetap menjadi prioritas. Pasien tetap diarahkan mendapatkan solusi administrasi agar akses layanan kesehatan tidak terhambat. (ags)
