TASIKMALAYA | Priangan.com — Posisi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia terus menjadi sorotan publik. Kritik datang silih berganti sejak proses pencalonannya, mulai dari polemik akun Fufufafa, pertanyaan soal kapasitas politik, hingga anggapan bahwa peran Gibran sebagai wapres belum menunjukkan kerja dan gagasan strategis yang nyata.
Di ruang publik, Gibran kerap dinilai lebih sering tampil dalam kegiatan lapangan yang bersifat teknis, seperti meninjau program Makan Bergizi Gratis (MBG), ketimbang menyampaikan gagasan kebijakan atau terobosan nasional. Kritik ini semakin menguat setelah komika Pandji Pragiwaksono, dalam mens rea yang viral, menyebut Gibran lebih menyerupai customer service ketimbang seorang wakil presiden. Pandji bahkan membandingkan Gibran dengan wapres-wapres sebelumnya yang dinilai lebih aktif menghadirkan ide dan kebijakan.
Menanggapi sorotan tersebut, Gibran akhirnya menggelar konferensi pers yang ditayangkan dalam podcast Total Politik. Dalam pernyataannya, Gibran menyebut dirinya hanya sebagai wakil presiden yang bertugas membantu presiden dan tidak memiliki visi dan misi sendiri.
Pernyataan tersebut justru menuai reaksi luas dari masyarakat. Banyak pihak menilai pernyataan itu seolah mengonfirmasi kritik publik selama ini, sekaligus menunjukkan lemahnya posisi Gibran dalam memahami peran strategis wakil presiden dalam sistem pemerintahan Indonesia.
Akademisi Universitas Islam KH Ruhiat Cipasung, Rico Ibrahim, menilai pernyataan Gibran sebagai kekeliruan serius. Menurutnya, secara konstitusional dan politik, wakil presiden tetap memiliki visi dan misi yang melekat sejak proses pencalonan.
“Wapres tidak bisa mengatakan tidak punya visi dan misi. Sejak mendaftar ke KPU, pasangan presiden dan wakil presiden memiliki visi dan misi yang sama, disampaikan ke publik saat kampanye, dan menjadi kontrak politik dengan rakyat,” ujar Rico.
Ia menambahkan, pernyataan tersebut justru berpotensi merugikan posisi politik Gibran sendiri. Alih-alih membangun narasi perbaikan kinerja, Gibran dinilai seperti menyerah pada penilaian publik.
“Seharusnya yang disampaikan adalah komitmen memperbaiki kinerja, menunjukkan peran strategis wapres, bukan justru mengamini anggapan bahwa wapres hanya pembantu tanpa gagasan,” lanjutnya.
Sorotan terhadap pernyataan Gibran ini menjadi bahan evaluasi publik terhadap kepemimpinan nasional. Persepsi masyarakat hari ini dinilai akan sangat menentukan arah dan masa depan politik Gibran pada pemilu mendatang, terutama dalam membangun kepercayaan publik terhadap kapasitasnya sebagai pemimpin nasional. (yna)
