JAKARTA | Priangan.com – Sejumlah isu nasional kembali menjadi perbincangan hangat di ruang publik dan media sosial. Mulai dari polemik pengadaan Chromebook di era Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, hingga kontroversi Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset, semuanya memicu kegelisahan masyarakat terhadap arah kebijakan negara belakangan ini.
Ragam isu tersebut ramai diperbincangkan di berbagai platform digital dan menjadi simbol meningkatnya kecemasan publik terhadap tata kelola pemerintahan. Situasi ini bahkan mengingatkan publik pada gelombang aksi demonstrasi besar yang sempat terjadi pada Agustus 2025, ketika masyarakat turun ke jalan menyuarakan kritik terhadap kebijakan negara.
Di tengah hiruk-pikuk peristiwa nasional tersebut, sejumlah tokoh publik ikut angkat suara, salah satunya Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Mantan Gubernur DKI Jakarta sekaligus mantan Direktur Utama Pertamina itu menyampaikan pandangannya dalam podcast Denny Sumargo, yang kemudian viral dan menuai beragam respons warganet.
Dalam podcast tersebut, Ahok menyinggung dua isu besar yang sedang ramai dibicarakan publik, yakni kasus Nadiem Makarim dan pengadaan Chromebook, serta polemik UU Perampasan Aset. Ahok menilai, Nadiem kerap dijadikan sasaran dalam pusaran politik nasional.
“Nadiem itu anak sekolah dan orang kaya, tapi jadi korban politik,” ujar Ahok dalam perbincangan bersama Denny Sumargo.
Selain itu, Ahok juga menyampaikan kekhawatirannya terhadap implementasi UU Perampasan Aset. Ia mengingatkan bahwa regulasi tersebut berpotensi menimbulkan ketakutan di tengah masyarakat apabila tidak dijalankan secara hati-hati dan transparan.
Menurut Ahok, terdapat kekhawatiran bahwa undang-undang tersebut bisa disalahpahami atau bahkan disalahgunakan.
“Jangan sampai nanti aset masyarakat dirampas hanya karena persoalan pajak atau hal lain yang belum jelas duduk perkaranya,” kata Ahok.
Pernyataan Ahok tersebut dinilai sejalan dengan suara warganet di media sosial. Banyak masyarakat menilai bahwa negara perlu menegakkan keadilan dengan prinsip transparansi, serta membuka ruang diskusi publik sebelum menetapkan kebijakan strategis yang berdampak luas.
Warganet juga menyoroti pentingnya partisipasi publik dalam proses legislasi, terutama pada regulasi sensitif seperti UU Perampasan Aset. Mereka berharap pemerintah tidak hanya fokus pada aspek penegakan hukum, tetapi juga memastikan perlindungan hak-hak warga negara. (Rco)
