KUNINGAN | Priangan.com – Perjanjian Linggarjati merupakan salah satu perundingan paling bersejarah dalam perjalanan diplomasi Indonesia setelah Proklamasi 17 Agustus 1945. Pertemuan itu berlangsung di sebuah desa kecil di Kuningan, Jawa Barat, pada November 1946, ketika Republik Indonesia dan Belanda untuk pertama kalinya duduk bersama mencari jalan keluar dari konflik yang berkepanjangan.
Delegasi Indonesia dipimpin Perdana Menteri Sutan Sjahrir, sementara Belanda diwakili Willem Schermerhorn dan Hubertus van Mook. Inggris bertindak sebagai penengah dengan memanfaatkan pengaruhnya di Asia Tenggara. Dari pertemuan yang digelar pada 11–15 November itu lahirlah kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Linggarjati.
Isi pokok perjanjian menyebut Belanda mengakui Republik Indonesia secara de facto, meski terbatas pada wilayah Jawa, Madura, dan Sumatra. Selain itu, kedua pihak menyetujui pembentukan Republik Indonesia Serikat yang kelak menjadi bagian dari Uni Indonesia-Belanda bersama Kerajaan Belanda.
Bagi Republik, pengakuan tersebut menjadi pijakan awal menuju legitimasi internasional. Bagi Belanda, perjanjian ini dipandang sebagai jalan untuk tetap mempertahankan kepentingan politik dan ekonomi di bekas jajahan. Namun, tafsir berbeda segera muncul. Belanda mengeluarkan penjelasan tambahan yang memicu kecurigaan dari pihak Indonesia.
Penandatanganan resmi dilakukan di Jakarta pada 25 Maret 1947. Meski sah, pelaksanaan perjanjian penuh hambatan. Belanda mulai membentuk negara-negara bagian di luar Republik, sementara perdebatan di dalam negeri mempertanyakan apakah kesepakatan ini menguntungkan atau justru merugikan.
Situasi memanas hingga akhirnya pecah Agresi Militer Belanda I pada Juli 1947. Kendati berakhir buntu, Perjanjian Linggarjati tetap menjadi tonggak awal pengakuan terhadap eksistensi Republik. Dari titik ini, rangkaian perundingan lain pun lahir, mulai dari Renville hingga Konferensi Meja Bundar, yang akhirnya mengantarkan Indonesia menuju pengakuan kedaulatan penuh pada 1949. (wrd)
