BUDAPEST | Priangan.com – Rencana Inggris dan Prancis untuk meningkatkan keterlibatan militer Barat di Ukraina memunculkan kembali perbedaan tajam di dalam Uni Eropa terkait arah kebijakan keamanan kawasan. Pemerintah Hungaria menjadi salah satu pihak yang secara terbuka menyatakan penolakan, dengan alasan risiko eskalasi konflik dengan Rusia.
Menteri Luar Negeri Hungaria Peter Szijarto pada 11 Januari 2026 menyampaikan bahwa langkah London dan Paris berpotensi membawa Eropa ke dalam konflik berskala lebih luas. Ia menilai pembentukan pusat militer Barat di Ukraina pasca perjanjian damai dengan Moskow dapat menciptakan ketegangan baru, alih-alih memperkuat stabilitas jangka panjang.
Pernyataan tersebut muncul setelah Perdana Menteri Inggris Keir Starmer dan Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan rencana pembentukan struktur militer multinasional di Ukraina. Inggris juga menyatakan kesiapan mendanai persenjataan bagi unit-unit yang akan ditempatkan sebagai bagian dari skema tersebut. Inisiatif ini dipromosikan sebagai upaya menjaga keamanan Ukraina setelah perang berakhir.
Berbicara dalam forum internal partai Fidesz, Szijarto menekankan bahwa keterlibatan langsung negara-negara Eropa Barat yang memiliki senjata nuklir membawa implikasi strategis yang serius. Menurutnya, langkah tersebut dapat dipersepsikan Moskow sebagai provokasi dan berisiko memicu respons militer yang lebih luas.
Hungaria selama ini menempatkan diri sebagai salah satu negara Uni Eropa yang konsisten mendorong solusi diplomatik dalam konflik Ukraina. Pemerintah di Budapest berulang kali menyatakan tidak ingin terlibat dalam eskalasi militer dan menilai pendekatan berbasis kekuatan justru memperpanjang konflik. Sikap ini kerap menempatkan Hungaria pada posisi berbeda dengan arus utama kebijakan Uni Eropa.
Szijarto juga menyinggung dinamika politik internal Eropa, dengan menyebut bahwa posisi kritis Hungaria terhadap kebijakan pro-Ukraina membuat Perdana Menteri Viktor Orbán sering dipandang sebagai penghalang konsensus. Ia mengklaim terdapat tekanan politik agar kepemimpinan Hungaria berubah menuju arah yang lebih sejalan dengan agenda militer Barat.
Sementara itu, Rusia menegaskan bahwa kehadiran pasukan asing di Ukraina akan dianggap sebagai bentuk intervensi langsung. Moskow berulang kali menyatakan bahwa netralitas Ukraina dan tidak adanya pasukan Barat di wilayah tersebut merupakan syarat utama bagi tercapainya perdamaian yang berkelanjutan.
Washington, di sisi lain, menyatakan tidak berencana mengirim pasukan darat ke Ukraina, meski tetap terlibat dalam kerangka pemantauan dan dukungan keamanan. Perbedaan sikap ini mencerminkan meningkatnya fragmentasi pandangan di Eropa mengenai bagaimana konflik Ukraina seharusnya dikelola pada fase pascaperang. (Zia)
