CANBERRA | Priangan.com – Ketegangan di perairan Atlantik Utara pernah mempertemukan Britania Raya dan Islandia dalam konflik berkepanjangan yang dikenal sebagai Perang Kod. Meski tidak pernah disertai deklarasi perang, rangkaian insiden ini menghadirkan konfrontasi nyata di laut dan berdampak luas terhadap tatanan hukum internasional di bidang perikanan.
Konflik bermula pada akhir dekade 1950-an ketika Islandia, negara kepulauan kecil yang perekonomiannya sangat bergantung pada hasil laut, memutuskan memperluas batas perairan penangkapan ikannya. Pada 1 September 1958, pemerintah Islandia secara sepihak menetapkan wilayah perikanan sejauh 12 mil laut dari garis pantai. Keputusan ini memicu keberatan Britania Raya, yang sejak lama mengoperasikan kapal-kapal nelayan di perairan tersebut dan menganggap langkah Islandia bertentangan dengan praktik internasional saat itu.
Perselisihan ini kemudian berkembang menjadi serangkaian konfrontasi yang berlangsung dalam tiga fase, yakni pada 1958, 1972–1973, dan 1975–1976. Di setiap fase, Islandia kembali memperluas klaim wilayah perairannya hingga mencapai 200 mil laut. Langkah tersebut diambil untuk melindungi stok ikan kod yang menjadi tulang punggung ekonomi nasional. Britania Raya merespons dengan mengerahkan kapal perang Angkatan Laut Kerajaan untuk mengawal nelayan Inggris agar tetap dapat beroperasi di zona yang disengketakan.
Benturan kepentingan itu menjadikan laut sekitar Islandia sebagai arena ketegangan terbuka. Kapal patroli Penjaga Pantai Islandia kerap memotong jaring nelayan Inggris dan berusaha menghalau kapal asing keluar dari wilayah klaimnya. Di sisi lain, kapal-kapal perang Inggris menghadapi manuver tersebut dengan pengawalan ketat. Insiden tabrakan antar kapal tidak terhindarkan, meski tidak pernah menimbulkan korban jiwa.
Ketegangan tidak hanya berlangsung di laut, namun merambah ke ranah diplomasi. Islandia menggunakan posisinya yang strategis di Atlantik Utara dengan mengancam akan menarik diri dari NATO, sebuah langkah yang dinilai sensitif di tengah situasi Perang Dingin. Tekanan politik ini memperkuat posisi Islandia dalam perundingan internasional dan mendorong penyelesaian konflik melalui jalur diplomasi.
Puncak dari perselisihan terjadi pada 1976 ketika Britania Raya akhirnya menyetujui klaim zona perikanan Islandia sejauh 200 mil laut. Kesepakatan tersebut mengakhiri Perang Kod sekaligus menandai kemenangan diplomatik bagi Islandia. Perjanjian ini kemudian menjadi salah satu rujukan penting dalam pembentukan konsep zona ekonomi eksklusif yang diadopsi secara luas dalam hukum laut internasional.
Dampak konflik ini terasa signifikan di kedua negara. Islandia berhasil mengamankan sumber daya perikanannya dan menjaga stabilitas ekonomi nasional. Di Britania Raya, sejumlah pelabuhan nelayan besar mengalami kemunduran akibat hilangnya akses ke wilayah tangkapan tradisional. (wrd)
