TASIKMALAYA | Priangan.com — Prabowo Subianto resmi menjadi Presiden Republik Indonesia melalui perjalanan politik yang panjang dan berliku. Kariernya ditempa sejak lama sebagai prajurit militer, wirausahawan, hingga memimpin partai politik nasional.
Latar belakang sebagai perwira pasukan khusus membuat sosok Prabowo dikenal tegas, keras, dan disiplin tinggi, namun juga menyisakan sejumlah catatan kritis terkait gaya kepemimpinan dan komunikasi publiknya.
Pengamat media sekaligus wartawan senior Tempo, Bambang Harymurti, menilai karakter Prabowo sangat dipengaruhi pengalaman militernya di pasukan elite. Dalam sebuah podcast politik nasional, Bambang menyebut bahwa pola berpikir pasukan khusus cenderung fokus pada “membasmi musuh”, namun setelah itu persoalan lanjutan kerap diserahkan ke satuan teritorial.
“Prabowo lama di pasukan khusus. Karakternya itu menghancurkan musuh, tapi setelah itu urusan lain sering ditinggalkan dan diserahkan ke pasukan teritorial,” ujar Bambang Harymurti.
Ia juga menyinggung perjalanan karier militer Prabowo yang dinilai tidak pernah benar-benar berproses di jalur teritorial. Bambang mengungkapkan bahwa Prabowo Subianto pernah mendapat teguran keras dari Jenderal Sintong Panjaitan, yang kemudian membuatnya tetap berada di lingkaran pasukan khusus dan tidak pernah menjabat sebagai komandan teritorial maupun panglima daerah militer.
“Kariernya selalu di pasukan elite. Itu yang kemudian menjadi salah satu kelemahan dalam kontestasi politik, karena tidak terbiasa dengan kerja-kerja sipil dan teritorial. Baru pada Pilpres terakhir, lewat pendekatan kampanye ‘gemoy’, Prabowo mampu menembus sekat psikologis pemilih dan akhirnya menang,” jelas Bambang.
Pandangan serupa disampaikan akademisi Cipasung, Tasikmalaya, Ahmad Lutfi Furqon. Ia menilai ketegasan dan karakter emosional Prabowo tidak selalu tercermin dalam kebijakan yang tegas, khususnya terkait pemberantasan korupsi.
“Ketegasan Prabowo tidak berdampak langsung pada kebijakan yang keras terhadap koruptor. Dalam beberapa pernyataan, beliau justru menyebutkan memaafkan koruptor asalkan uang negara dikembalikan. Ini yang membuat kebijakan antikorupsi terlihat lembek,” kata Ahmad Lutfi.
Menurutnya, citra Prabowo sebagai sosok temperamental dan kaku dalam komunikasi publik sudah lama diketahui masyarakat. Hal tersebut menjadi tantangan besar yang harus dikelola dengan matang oleh lingkaran istana dan konsultan politik menjelang agenda politik nasional ke depan, termasuk Pemilu 2029.
“Kelemahan ini tidak bisa ditutup-tutupi. Publik sudah tahu. Tinggal bagaimana tim Prabowo mengelola karakter itu agar tidak menjadi beban politik di masa mendatang,” pungkasnya. (Rco)
