TASIKMALAYA | Priangan.com – Kritik tajam kembali diarahkan kepada Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadan, setelah menandatangani Peraturan Wali Kota (Perwalkot) yang mengatur tunjangan anggota DPRD Kota Tasikmalaya hingga mencapai Rp70 jutaan. Keputusan tersebut dinilai kontraproduktif dengan kondisi masyarakat yang masih terhimpit kemiskinan dan ketidakpastian ekonomi.
Pengamat kebijakan publik Tasikmalaya, Rico Ibrahim, menilai kebijakan Viman menunjukkan sikap antipati terhadap rakyat. Menurutnya, keputusan itu seolah mengabaikan kenyataan di lapangan, di mana angka pengangguran masih tinggi, pelayanan kesehatan belum optimal, serta janji-janji politik Viman yang hingga kini belum jelas implementasinya.
“Perwalkot ini disahkan ketika ekonomi masyarakat sedang tidak baik-baik saja. Kemiskinan tinggi, pengangguran banyak, dan masalah kesehatan menumpuk. Bukannya fokus pada pemulihan, wali kota justru menandatangani aturan yang memberi keleluasaan tunjangan bagi para dewan,” ujar Rico, Jumat (19/9/2025).
Rico mengingatkan, pada akhir Agustus lalu masyarakat sudah menyuarakan kekecewaan lewat aksi demonstrasi besar-besaran. Kini, kata dia, potensi gelombang protes baru bisa kembali muncul karena kebijakan yang dianggap tidak berempati ini.
“Rakyat baru saja marah akhir Agustus, apakah Viman ingin rakyat marah lagi akhir September? Ini menunjukkan wali kota gagal membaca suasana kebatinan masyarakat,” tegas Rico.
Lebih jauh, ia menekankan bahwa kebijakan publik semestinya berpijak pada realita sosial serta empati terhadap kondisi rakyat. Jika hanya menguntungkan elite politik, kata Rico, maka jurang kesenjangan antara rakyat dan pejabat semakin lebar.
“Negara maju saja gaji dewan hanya tiga kali UMR. Di Indonesia, termasuk di Kota Tasikmalaya, gaji dan tunjangan dewan bisa puluhan kali lipat dibanding masyarakat biasa. Ini menciptakan kesenjangan yang berbahaya,” ungkapnya.
Rico menilai, jika pola kebijakan seperti ini terus dipraktikkan, kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah akan runtuh. Ia bahkan mengingatkan, tidak menutup kemungkinan muncul desakan dari masyarakat agar dilakukan evaluasi serius terhadap kinerja Pemkot dan DPRD Kota Tasikmalaya.
“Empati itu dari hati, kajian itu dari pikiran. Pemimpin harus menggabungkan keduanya sebelum membuat kebijakan. Kalau tidak, pemerintah akan semakin jauh dari rakyat,” pungkas Rico. (yna)
