GARUT | Priangan.com – Penentuan Direksi PDAM Tirta Intan Garut, dipandang akan menjadi titik awal Bupati dan Wakil Bupati Garut Abdusy Syakur Amin-Putri Karlina dalam menjalankan agenda reformasi birokrasi di tubuh Pemkab Garut. Hal ini disampaikan oleh aktivis eksponen 98 Ateng Sudjana.

“PDAM bisa jadi contoh kasus cara bupati mengambil keputusan termasuk dalam agenda reformasi birokrasi ke depan,” katanya, Minggu (22/06/2025).

Ateng menyampaikan, siapapun yang dipilih Syakur-Putri untuk menduduki jabatan direksi PDAM, tidak lepas dari kerja birokrat di Pemkab Garut yang berperan sebagai Panitia Seleksi (Pansel).

Syakur-Putri, tidak akan lepas dari hasil rekomendasi Pansel dalam memutuskan orang-orang yang akan menjadi Direksi PDAM.

“Meski penentuan direksi PDAM jadi hak prerogratif bupati, tapi bis jadi ada kepentingan birokrasi lewat Pansel,” katanya.

Ateng berharap, keputusan Syakur-Putri dalam penunjukan Direksi PDAM bisa lepas dari semua kepentingan-kepentingan politik dan birokrasi. Karena, ini menyangkut legitimasi kebijakan Syakur-Putri ke depannya, terutama dalam agenda reformasi birokrasi.

“Setelah Direksi PDAM, ada agenda pengisian jabatan eselon II,III dan IV, agenda ini harus benar-benar mencerminkan agenda reformasi birokrasi,” katanya.

Jika dalam penunjukan Direksi PDAM Syakur-Putri bisa mengedepankan kepentingan PDAM agar bisa jadi perusahaan daerah yang profesional, Ateng melihat akan ada harapan dalam agenda reformasi birokrasi.

“Mudah-mudahan Syakur-Putri bisa lepas dari tekanan-tekanan kepentingan dalam penentuan direksi PDAM, kita akan kawal Syakur-Putri,” tegasnya.

Ateng mengingatkan, agenda reformasi birokrasi bisa dimulai dari lima dinas besar di tubuh Pemkab Garut yaitu Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, PUPR, Perkim dan DLHKP yamg harus diisi oleh orang-orang yang memiliki integritas, kredibilitas, kapabilitas dan loyalitas agar visi Garut Hebat yang jadi kontrak politik Syakur-Putri bisa diwujudkan. (Az)