TASIKMALAYA | Priangan.com — Meski angka stunting di Kabupaten Tasikmalaya menunjukkan tren penurunan setiap tahun, prevalensinya masih tercatat 17 persen. Kondisi ini menjadi perhatian serius Pemkab yang bertekad menekan kasus gizi kronis tersebut dengan langkah kolaboratif lintas sektor.
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi, menilai persentase tersebut masih jauh dari kata ideal. Ia menekankan bahwa penanganan stunting tidak cukup hanya dengan memberikan intervensi kepada anak yang lahir, tetapi juga harus dimulai sejak calon ibu dipersiapkan.
“Kalau bicara pencegahan, kita harus mulai dari hulu. Seorang calon ibu harus dibekali dengan pengetahuan tentang pola makan bergizi, kesehatan reproduksi, hingga cara mengasuh anak. Kalau itu kuat, risiko stunting bisa ditekan lebih dini,” ucap Asep, Senin (25/8/2025).
Untuk memperkuat pencegahan, Pemkab melibatkan sejumlah perangkat daerah. Dinas Pertanian diminta mendorong kemandirian pangan keluarga, misalnya dengan mengembangkan kebun gizi, beternak ayam, atau budidaya ikan di rumah tangga. Program ini ditargetkan menjangkau 351 desa.
Di sisi lain, Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Lingkungan Hidup (DPUTRLH) mendapat mandat mempercepat pemerataan sanitasi dan air bersih. Pemerintah ingin seluruh desa memiliki status open defecation free (ODF) sehingga kesehatan lingkungan benar-benar terjamin.
Selain pendekatan struktural, intervensi langsung juga disiapkan. Mulai dari pemberian makanan bergizi melalui Posyandu dan PKK, distribusi tablet tambah darah bagi pelajar SMP kelas VII dan VIII, hingga sosialisasi pola hidup sehat untuk remaja.
Asep menegaskan, urusan stunting bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan. “Semua dinas harus bergerak. Ini pekerjaan bersama. Kalau setiap sektor bekerja sesuai perannya, angka stunting di Tasikmalaya bisa turun signifikan,” katanya.
Dengan berbagai langkah ini, Pemkab menargetkan angka stunting dapat ditekan secara berkelanjutan hingga mencapai standar nasional yang diharapkan. (yna)
