TASIKMALAYA | Priangan.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tasikmalaya resmi mencabut kebijakan cut off anggaran yang sebelumnya membatasi ruang pembangunan sejak awal masa jabatan Bupati Cecep Nurul Yakin dan Wakil Bupati Asep Sopari Alayubi. Langkah ini diambil setelah disahkannya Peraturan Daerah (Perda) Perubahan APBD 2025, yang sekaligus menggugurkan Perda APBD murni tahun berjalan.
Bupati Cecep menjelaskan bahwa kebijakan itu ditempuh untuk mengatasi defisit APBD 2025 yang sempat mencapai Rp94 miliar. Menurutnya, rasionalisasi besar-besaran menjadi satu-satunya jalan agar keuangan daerah bisa lebih seimbang.
“Cut off anggaran otomatis terbuka setelah Perda Perubahan disahkan. Perda murni pun tidak berlaku lagi,” ujar Cecep saat ditemui usai rapat paripurna, Selasa (30/9/2025).
Konsekuensi dari kebijakan ini cukup signifikan. Sebanyak 12 proyek yang sudah direncanakan dalam APBD murni akhirnya dibatalkan, diganti dengan 22 proyek baru hasil rasionalisasi. Cecep menegaskan, sejumlah pos yang dianggap tidak mendesak harus rela dipangkas, mulai dari pengadaan mobil dinas bupati, rehabilitasi pendopo lama, hingga belanja pegawai yang berkurang Rp36 miliar.
“Kami sengaja menghapus belanja yang sifatnya simbolis. Pengadaan mobil dinas bupati dan rehab pendopo lama tidak menjadi prioritas. Lebih baik dialihkan ke sektor yang langsung menyentuh masyarakat,” tegasnya.
Dana hasil efisiensi tersebut kemudian diarahkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak. Sekitar Rp28 miliar difokuskan pada pembangunan jalan, terutama ruas Cibalong–Dera menuju Sodonghilir serta jalur Warung Legok–Cimanisan hingga Warung Ponteng.
“Jalan yang rusak parah harus segera diperbaiki. Mobilitas warga dan distribusi hasil pertanian sangat bergantung pada infrastruktur ini,” ungkap Cecep.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga mendapat perhatian serius. Dari anggaran hasil rasionalisasi, pemerintah akan memperbaiki 54 ruang kelas di berbagai sekolah.
“Anak-anak kita butuh ruang belajar yang layak. Karena itu, anggaran dialihkan juga untuk perbaikan ruang kelas,” kata Cecep.
Ia menambahkan, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta bergerak cepat agar penyerapan anggaran bisa maksimal. Pemerintah menargetkan manfaat pembangunan segera dirasakan masyarakat sebelum akhir tahun anggaran.
“Saya instruksikan semua OPD mempercepat realisasi anggaran. Jangan sampai perubahan ini hanya berhenti di atas kertas,” pungkasnya. (yna)
