TASIKMALAYA| Priangan.com – Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya belum menerapkan kebijakan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), meskipun Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah memulai uji coba sistem kerja tersebut.

Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-ayyubi, mengatakan bahwa Pemkab masih mengkaji dampak WFH terhadap kualitas pelayanan publik.

Ia menegaskan, efektivitas dan efisiensi sistem kerja jarak jauh harus diukur terlebih dahulu sebelum diterapkan.

“Kami tidak ingin tergesa-gesa. Harus diukur dulu efektivitas dan efisiensinya. Apakah dengan WFH pelayanan tetap berjalan baik atau justru sebaliknya,” kata Asep saat ditemui awak media, Jumat (7/11/2025).

Menurutnya, ASN di lingkungan Pemkab Tasikmalaya memiliki peran langsung dalam pelayanan masyarakat. Karena itu, perubahan sistem kerja harus mempertimbangkan kondisi lapangan dan kapasitas sumber daya manusia.

“Kami juga masih kekurangan pegawai. Kalau sebagian bekerja dari rumah, harus dilihat dulu apakah capaian kerjanya tetap optimal atau tidak,” ujarnya.

Asep menambahkan, hasil kajian akan menjadi dasar rekomendasi kebijakan. Namun, keputusan akhir mengenai penerapan WFH ASN berada di tangan Bupati Tasikmalaya.

“Nanti Pak Bupati yang akan menentukan apakah WFH diberlakukan atau tidak,” tutupnya. (Yd)