GARUT | Priangan.com – Keberadaan pengamen di Kabupaten Garut kian marak. Hampir di setiap titik keramaian—dari perempatan jalan, pasar tradisional, hingga kawasan terminal—seniman jalanan ini muncul dengan gitar, mikrofon sederhana, bahkan sekadar tepukan tangan untuk mencari rezeki. Meski memberi hiburan singkat bagi sebagian orang, keberadaan mereka juga sering dipandang menimbulkan persoalan ketertiban.
Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, menyatakan pemerintah daerah tidak bisa lagi menutup mata. Ia menegaskan akan ada langkah skrining identitas bagi para pengamen, terutama untuk memastikan asal-usul mereka.
“Kami akan menskrining KTP mereka, asal dari mana. Katanya tidak sedikit yang datang dari luar Garut. Kalau seandainya KTP-nya dari luar, akan kami pulangkan ke daerah asal mereka,” ujar Putri, Selasa (16/9/2025).
Menurutnya, penertiban bukan berarti menghapus total keberadaan pengamen, melainkan menata agar situasi kota lebih tertib dan nyaman. Fokus awal akan dimulai dari kawasan Pasar Ceplak yang dikenal sebagai titik terpadat aktivitas pengamen. “Saya tidak muluk-muluk mereka hilang dari Garut. Saya ingin dari Pasar Ceplak saja. Itu dulu yang akan kami tata,” ucapnya.
Pemkab Garut akan berkoordinasi dengan Satpol PP untuk menjalankan kebijakan ini. Langkahnya meliputi pemeriksaan identitas, pemetaan titik rawan, hingga penertiban lapangan. Bagi pengamen yang terbukti berasal dari luar Garut, kebijakan pemulangan akan diberlakukan.
Sementara itu, bagi pengamen yang memang warga lokal, pemerintah menyiapkan opsi pembinaan. Program ini direncanakan berupa pelatihan keterampilan, akses usaha kecil, hingga wadah kreatif agar mereka tetap bisa berkarya tanpa harus mengamen di jalanan.
Putri menegaskan bahwa tujuan kebijakan ini adalah menciptakan keseimbangan. Pemerintah menghargai pengamen sebagai bagian dari realitas sosial, tetapi penataan tetap perlu dilakukan agar tidak mengganggu ketertiban umum.
Rencana ini menuai reaksi beragam. Sebagian masyarakat menilai langkah pemda tepat untuk menjaga kenyamanan kota, sementara yang lain khawatir kebijakan itu bisa menyingkirkan kelompok rentan yang mengandalkan jalanan untuk bertahan hidup.
Kini, publik menunggu apakah skrining identitas dan penataan Pasar Ceplak akan benar-benar menjadi solusi, atau justru membuka perdebatan baru tentang hak pengamen mencari nafkah di ruang publik Garut. (Az)
