BANDUNG | Priangan.com – Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga sekaligus Kepala BKKBN, Wihaji, menyatakan bahwa pendekatan kontrasepsi dalam program Keluarga Berencana (KB) telah memasuki fase akhir.
Menurutnya, fokus program tidak lagi semata-mata menekan angka kelahiran, melainkan harus bergeser ke arah pembangunan keluarga dan penguatan kualitas penduduk. Hal ini ia sampaikan saat memberikan kuliah umum dalam Musyawarah Kerja Nasional Ikatan Penyuluh Keluarga Berencana (IPeKB) di Kota Bandung, Selasa (29/7/2025).
“Penduduk tumbuh seimbang itu syaratnya TFR-nya harus 2,1. Saat ini, menurut saya, kita sudah mencapainya. Maka pendekatan kontrasepsi sudah cukup. Sekarang saatnya kita bicara tentang pembangunan kependudukan dan keluarga,” ujar Wihaji di hadapan ratusan penyuluh KB.
Ia menjelaskan bahwa keberhasilan mengendalikan jumlah penduduk melalui kontrasepsi harus diikuti dengan perubahan arah kebijakan. Paradigma kependudukan, lanjutnya, kini difokuskan pada penyusunan kerangka besar pembangunan, atau grand design kependudukan, yang bertujuan mengelola dampak dari jumlah penduduk terhadap berbagai sektor seperti kesehatan, pendidikan, hingga ketenagakerjaan.
“Misalnya di Jawa Barat ada sekitar 55 juta penduduk, maka kita harus menyiapkan rumah sakit berapa, sekolah SD, SMP, SMA berapa, jurusan kuliah apa saja yang dibutuhkan, sampai jenis pekerjaan yang relevan. Itulah yang saya sebut sebagai peta jalan pembangunan kependudukan,” katanya.
Lebih lanjut, Wihaji menekankan pentingnya pembangunan keluarga sebagai tindak lanjut dari kerangka besar tersebut. Menurutnya, pembangunan keluarga harus dimulai dari fondasi yang benar, yaitu kesiapan calon pengantin secara usia, kesehatan, dan ekonomi. “Calon pengantin adalah titik awal. Kalau bisa perempuan menikah di usia 21 tahun dan laki-laki 25 tahun. Ini penting supaya anak yang dilahirkan tidak stunting, keluarganya lebih siap secara ekonomi, dan kualitasnya lebih baik,” tegasnya.
Ia juga menyinggung pentingnya pendekatan dari hulu sebagai strategi jangka panjang. Dari mulai remaja, calon pengantin, hingga pasangan usia subur, semua harus dibekali pemahaman dan kesiapan agar tidak terjadi persoalan dalam siklus kehidupan berikutnya. “Kalau dari awalnya sudah baik, kita tidak akan menghadapi masalah besar di hilir,” imbuhnya.
Wihaji mengungkapkan bahwa pihaknya telah menyiapkan lima quick wins sebagai strategi cepat dalam merespons berbagai persoalan keluarga dan kependudukan. Program ini menyasar sekitar 72 juta keluarga berdasarkan hasil Pendataan Keluarga 2024. Ia menyebut quick wins ini bukan hanya untuk menyelesaikan persoalan teknis, tetapi untuk mendorong perubahan perilaku.
“Kita ini kementerian yang mengurus semua yang tidak bisa diselesaikan oleh satu sektor saja. Contohnya stunting, itu bukan cuma soal gizi, tapi juga air bersih, sanitasi, ekonomi, dan pengetahuan orang tua. Itu sebabnya BKKBN masuk,” jelasnya.
Ia juga menjelaskan bahwa perubahan perilaku hanya bisa terjadi bila pengetahuan ditanamkan lebih dulu. “Perilaku itu dimulai dari pengetahuan. Dari tahu, lalu menjadi sikap, dan akhirnya menjadi kebiasaan. Nah, tugas penyuluh KB adalah memastikan proses ini berjalan. Bukan cuma menyampaikan informasi, tapi membentuk kebiasaan baru di masyarakat,” kata Wihaji.
Ia menutup pemaparannya dengan penegasan bahwa pembangunan keluarga adalah pekerjaan besar dan panjang. Untuk itu, dibutuhkan peran aktif semua pihak, terutama para penyuluh KB. “Kalau frame-nya sudah kita bangun, maka pekerjaan ke depan adalah bagaimana kita mengisi frame itu dengan work yang konkret. Ini pekerjaan kolektif, bukan hanya satu lembaga,” tandasnya.
Dengan pergeseran paradigma ini, Wihaji berharap seluruh penyuluh KB dan stakeholder terkait memahami bahwa peran mereka kini lebih luas dan strategis. “Kita bukan hanya bicara kontrasepsi lagi. Kita sedang membangun fondasi peradaban keluarga Indonesia yang tangguh,” pungkasnya. (yna)
