TASIKMALAYA | Priangan.com — Rencana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp230 miliar demi mempercepat pembangunan infrastruktur mulai menemui jalan buntu. Sejumlah fraksi DPRD menolak skema pembiayaan tersebut, membuat Bupati Tasikmalaya Cecep Nurul Yakin dikabarkan kelabakan karena khawatir pembahasan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tidak rampung sesuai target bulan ini.
Informasi yang beredar menyebutkan, Cecep bahkan mengambil langkah darurat dengan memanggil para ketua partai politik dan ketua fraksi dari Gerindra, PPP, PKS, Demokrat, Golkar, dan PAN ke Pendopo Lama, Sabtu sore (11/10/2025). Tujuannya, untuk melakukan lobi politik terkait pembahasan RPJMD yang kini tersendat.
Undangan resmi yang beredar luas di grup WhatsApp memperlihatkan ajakan langsung dari Bupati Cecep. Surat itu menggunakan bahasa formal dan ditutup dengan tanda tangan elektronik sang bupati.
“Wilujeng sonten. Mugia sadaya sehat wal afiat. Dinten Sabtu, 11 Oktober 2025, pukul 16.00 di Pendopo Lama. Diantos urang badanten perkawis RPJMD. Haturnuhun,” bunyi isi undangan tersebut yang ditujukan kepada ketua DPC/DPD dan ketua fraksi partai-partai di DPRD.
Sumber internal di lingkungan DPRD menyebutkan, pertemuan itu dilakukan secara mendadak setelah beberapa fraksi menyatakan penolakan terhadap rencana pinjaman daerah senilai Rp230,25 miliar. Mereka menilai, pemerintah belum memberikan kajian komprehensif mengenai kemampuan fiskal daerah dan risiko jangka panjang pembiayaan utang tersebut.
“Bupati terlihat panik. Beliau ingin RPJMD segera disahkan, tapi sejumlah fraksi menolak pembahasan lanjut sebelum pinjaman itu dievaluasi,” ujar seorang anggota dewan yang enggan disebutkan namanya.
Penolakan sebagian fraksi diduga menjadi alasan utama stagnasi pembahasan RPJMD yang sudah molor dari jadwal. Padahal, dokumen itu menjadi arah pembangunan lima tahun ke depan dan menjadi dasar penyusunan APBD 2026.
Menurut sumber yang sama, upaya Bupati Cecep mengundang para ketua parpol dipandang sebagai bentuk tekanan politik halus untuk melunakkan sikap fraksi penolak. Namun, langkah ini justru memicu kritik karena dianggap tidak etis dilakukan di luar forum resmi DPRD.
“Kalau mau membahas kebijakan strategis seperti pinjaman daerah, tempatnya bukan di pendopo. Itu harus dibahas terbuka di rapat resmi DPRD. Ini malah seolah lobi politik tertutup,” ungkapnya.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Pemkab Tasikmalaya terkait pertemuan tersebut maupun alasan mendesaknya pembahasan RPJMD bulan ini. Beberapa ketua fraksi yang dikonfirmasi juga belum memberikan tanggapan.
Jika penolakan fraksi tidak berubah, besar kemungkinan pembahasan RPJMD akan kembali tertunda, dan Bupati Cecep terancam gagal menepati janji politiknya untuk menuntaskan dokumen pembangunan daerah sebelum akhir tahun. (yna)
