JAKARTA | Priangan.com – Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra saat ini tengah bergesekan. Dua politisi dari partai tersebut terlibat aksi saling lempar komentar terhadap wacana kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) 12 persen.
Semuanya dimulai kerika salah seorang Anggota DPR-RI dari Fraksi Gerindra, Wihadi Wiyanto, menyebut kalau wacana kenaikan PPN 12 persen ini diusulkan oleh PDI-Perjuangan di mana usulan tersebut diputuskan lewat Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) pada tahun 2021 lalu. Menurutnya, pemerintahan Prabowo Subianto saat ini hanya menjalankan perintah dari Undang-Undang tersebut.
“Jadi apabila sekarang ada informasi ada hal-hal yang mengkaitkan ini dengan pemerintah Pak Prabowo yang seakan-akan memutuskan itu adalah tidak benar, yang benar adalah UU ini produk dari pada DPR yang pada saat itu diinisiasi PDI Perjuangan dan sekarang Pak Presiden Prabowo hanya menjalankan,” kata Wihadi, seperti dikutip Tribunnews.com, Senin, 23 Desember 2024.
Sontak, adanya tudingan itu membuat PDIP berang. Lewat Ketua DPP-nya, Deddy Yevry Sitorus, PDIP menyangkal tuduhan tersebut. Mereka bilang kalau usulan kenaikan PPN 12 persen itu datang dari pemerintahan Joko Widodo lewat Kementerian Keuangan, bukan secara langsung diajukan atau diusulkan oleh PDIP.
Bahkan, kata Deddy, kalau pun dulu PDIP menyetujui usulan itu karena memang melihat kondisi ekonomi di dalam negeri dan situasi global yang baik, berbeda dengan saat ini di mana kondisi ekonomi telah berubah dan daya beli masyarakat pun menurun.
“Dulu PDIP memang menyetujui kenaikan PPN, karena asumsi kondisi ekonomi dalam negeri dan global berada dalam situasi yang baik. Tapi, saat ini harusnya dikaji ulang karena kondisi ekonomi sudah berubah. Daya beli masyarakat menurun,” kata Deddy.
Mendengar hal itu, Wihadi kemudian memberikan respons lagi. Ia menyebut kalau sikap PDIP saat ini seolah membuang muka. Wihadi pun menegaskan, jika PDIP ingin mendukung pemerintahan maka jangan dilakukan dengan cara-cara seperti ini.
“Jadi, kami dalam hal ini melihat bahwa sikap PDIP ini adalah dalam hal PPN 12 persen adalah membuang muka. Jadi kami ingatkan bahwa apabila ingin mendukung pemerintahan maka tidak dengan cara seperti ini, tetapi bila ingin melakukan langkah-langkah oposisi maka ini adalah hak daripada PDIP,” ujarnya. (wrd)
