PBB Bertemu dengan Taliban di Doha: Diskusi Kritis tentang Hak Perempuan

DOHA | Priangan.com – Pemerintahan Taliban Afghanistan dijadwalkan mengirim delegasi ke Qatar untuk menghadiri pertemuan internasional yang dipimpin PBB, dalam upaya untuk membangun dialog dengan komunitas internasional. Namun, keputusan untuk tidak mengikutsertakan perempuan Afghanistan menuai kecaman keras dari kelompok hak asasi manusia.

Pertemuan yang pertama kali dihadiri Taliban sejak pengambilalihan kekuasaan pada 2021 ini disoroti Human Rights Watch. Mereka menilai langkah itu berisiko dalam melegitimasi pelanggaran hak-hak perempuan yang dilakukan Taliban.

Tirana Hassan dari Human Rights Watch menyatakan, meskipun PBB menegaskan bahwa perempuan dan masyarakat sipil Afghanistan akan tetap menjadi bagian dari proses ini, keputusan itu tetap memunculkan pertanyaan tentang keseriusan Taliban dalam menghormati hak-hak perempuan.

Sejak kembali berkuasa, Taliban telah mengimplementasikan kebijakan yang melarang anak perempuan dari sekolah menengah atas dan perempuan dari universitas, serta membatasi banyak aspek kehidupan publik bagi perempuan.

Roza Otunbayeva, utusan khusus PBB untuk Afghanistan, menyatakan, pertemuan itu akan memfokuskan pada bisnis sektor swasta dan isu-isu terkait pemberantasan narkotika, yang dia gambarkan sebagai terkait dengan hak-hak perempuan.

Dia juga menekankan, harapan untuk hasil yang signifikan harus realistis, mengingat tingkat kepercayaan yang masih kurang memadai dalam proses ini.

Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres, pada Mei tahun lalu telah mengumpulkan utusan dari berbagai negara untuk membahas pendekatan terpadu dalam menghadapi Taliban, meskipun Taliban sendiri tidak diundang dalam pertemuan tersebut.

Pada pertemuan kedua di Doha pada Februari lalu, Taliban menolak hadir setelah PBB menolak permintaan mereka untuk diakui sebagai satu-satunya perwakilan resmi Afghanistan.

Pertemuan di Doha kali ini diharapkan akan membawa pembaruan dalam upaya mengintegrasikan Taliban ke dalam komunitas internasional, meskipun sinyal-sinyal awal menunjukkan masih banyak rintangan yang harus diatasi, terutama dalam hal hak-hak perempuan.

Amnesty International, melalui Sekretaris Jenderal Agnes Callamard, menegaskan, mengesampingkan pembahasan kritis mengenai hak asasi manusia dalam pertemuan ini adalah langkah yang tidak dapat diterima.

PBB berkomitmen untuk menjadikan hak asasi manusia, khususnya hak-hak perempuan, sebagai prioritas utama dalam semua diskusi dengan Taliban. Mereka berharap, pertemuan tersebut dapat membuka jalan menuju dialog yang lebih terbuka dan inklusif, terutama dalam upaya mendapatkan perlindungan dan hak yang setara bagi perempuan Afghanistan di masa depan. (mth)