TASIKMALAYA | Priangan.com – Gerakan kritik terhadap Wali Kota Tasikmalaya, Viman Alfarizi Ramadhan, mulai menguat setelah seratus hari masa kepemimpinannya dinilai belum menunjukkan dampak signifikan.

Kali ini, giliran kelompok masyarakat sipil yang tergabung dalam Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI) menyuarakan kekecewaan melalui aksi simbolik di depan Bale Kota Tasikmalaya, Rabu (4/6/2025).

PADI membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik tajam terhadap kepemimpinan Viman, bahkan menyerukan desakan agar jabatan Wali Kota dialihkan kepada wakilnya, Diky Candra. Dalam narasi yang dibangun PADI, Viman dianggap gagal mewujudkan perubahan yang dijanjikannya saat kampanye.

Ketua PADI, Iwan Restiawan, menyebut bahwa dalam seratus hari pertama kepemimpinan Viman, tidak ada terobosan baru yang menyentuh kebutuhan mendesak warga.

“Yang terlihat justru hanya meneruskan program lama, tanpa evaluasi menyeluruh, apalagi inovasi,” ucap Iwan dalam orasinya.

Kritik paling keras diarahkan pada lambannya penanganan kemiskinan. Berdasarkan data yang dikutip PADI, sekitar 70.000 warga Kota Tasikmalaya masih hidup dalam kondisi ekonomi yang memprihatinkan.

“Wali Kota punya tanggung jawab penuh atas kondisi ini. Tapi sejauh ini, tidak ada strategi yang jelas. Tidak ada arah pembangunan yang bisa kami pahami. Rakyat hanya diberi janji, bukan solusi,” tegasnya.

Selain masalah substansi kebijakan, PADI juga menyoroti gaya kepemimpinan Viman yang dinilai kian menjauh dari semangat demokrasi partisipatif. Akses masyarakat untuk menyampaikan kritik dan masukan diklaim semakin dibatasi.

“Ketika kami ingin bertemu dan berdialog, hanya diberi ruang di luar pagar Balai Kota. Ini bukan sekadar simbol fisik, tapi mencerminkan jarak antara pemimpin dengan rakyatnya,” ujar Iwan.

Menurutnya, transparansi dan komunikasi terbuka seharusnya menjadi pondasi utama dalam pemerintahan yang demokratis, bukan justru dibungkam atau dihalangi.

Desakan Agar Diky Candra Ambil Alih

Dalam tuntutannya, PADI secara terbuka mendorong agar Wakil Wali Kota Diky Candra mengambil alih kepemimpinan. Mereka menilai Diky memiliki kapasitas dan rekam jejak yang lebih relevan dalam menyelesaikan persoalan sosial di kota santri itu.

“Pak Diky itu tokoh yang dikenal masyarakat. Cara pendekatannya humanis, komunikatif, dan selama ini lebih terasa kehadirannya di tengah-tengah rakyat. Kami butuh pemimpin yang seperti itu,” kata salah satu peserta aksi, Nia Febriyanti, warga Kecamatan Tamansari.

Spanduk bertuliskan “Makzulkan Wali Kota, Beri Kesempatan pada Wakilnya” menjadi simbol kuat dalam aksi tersebut. Menurut PADI, Diky bukan hanya pelengkap struktur pemerintahan, melainkan representasi dari harapan masyarakat yang kini merasa kecewa.

Menariknya, PADI juga mengklaim bahwa keresahan terhadap kepemimpinan Viman tak hanya datang dari luar, tetapi mulai terdengar dari kalangan partai pendukung. Beberapa kader disebut mengeluh karena merasa sulit menyampaikan masukan kepada sang Wali Kota.

“Ini bukan sekadar suara jalanan. Ini sudah jadi suara dari berbagai lapisan. Termasuk mereka yang dulu mendukung penuh,” ungkap Iwan tanpa menyebutkan secara spesifik pihak internal yang dimaksud.

PADI menegaskan bahwa aksi mereka bukan sebatas simbolik, tetapi bagian dari kampanye jangka panjang untuk mendorong perubahan yang lebih baik. “Kami akan terus bersuara sampai ada evaluasi nyata terhadap kepemimpinan ini. Rakyat tidak boleh dibiarkan menunggu terlalu lama,” tutup Iwan. (yna)