TASIKMALAYA | Priangan.com – Kabupaten Tasikmalaya menyimpan potensi wisata yang sangat besar, mulai dari wisata alam, wisata budaya hingga wisata religi. Namun sayangnya, potensi tersebut hingga kini belum tergarap secara optimal.
Ketua Komisi IV DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Asep Sapuloh, menilai lambannya perkembangan sektor pariwisata daerah bukan karena kurangnya destinasi, melainkan karena belum adanya visi pembangunan yang jelas dari pemerintah daerah.
Menurut Asep, dibandingkan dengan daerah lain yang sudah berhasil menjadikan sektor pariwisata sebagai tulang punggung ekonomi lokal, Kabupaten Tasikmalaya justru masih tertinggal dalam pengelolaan, pengembangan, hingga pelayanan kepariwisataan.
“Potensi pariwisata kita di Kabupaten Tasikmalaya ini sebenarnya luar biasa, tidak kalah dengan daerah lain. Tapi masalahnya ada pada pengelolaannya yang belum maksimal dan belum ada visi yang terarah tentang masa depan pariwisata. Harusnya sudah ada yang namanya RIPPARDA atau Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah,” kata Asep kepada Priangan.com, Selasa (8/7/2025).
Ia mencontohkan, wisata religi seperti Pamijahan memiliki nilai sejarah dan spiritual yang tinggi serta berpotensi menjadi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang besar. Namun hingga kini belum disentuh oleh manajemen modern yang profesional dan berorientasi pada kenyamanan wisatawan.
“PAD (Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pariwisata) kita tahun ini mencapai sekitar Rp350 miliar, tapi dari pariwisata hanya menyumbang Rp15 miliar. Itu angka yang sangat kecil. Padahal kalau dikelola secara profesional, wisata religi seperti Pamijahan bisa jadi magnet wisata utama,” tambah Asep.
Kritik juga diarahkan pada kondisi objek wisata Karangtawulan dan Galunggung. Menurutnya, dua destinasi ini memiliki daya tarik tinggi, tetapi pengelolaan dan infrastruktur pendukungnya belum memadai. Karangtawulan, misalnya, dibangun dengan anggaran yang cukup besar, namun minim perawatan.
“Di Karangtawulan itu kelihatan dibangun, iya, tapi dirawat tidak. Tidak ada sistem manajemen yang terintegrasi. Tiket masuk saja masih dikelola secara tradisional, kadang dikelola oleh karang taruna, kadang oleh pemerintah desa. Tidak jelas sistemnya,” jelasnya.
Demikian pula dengan kawasan Gunung Galunggung, yang hingga kini belum rampung pengembangannya meskipun sudah lama menjadi ikon pariwisata daerah.
“Galunggung itu potensinya luar biasa, tapi pembangunannya belum selesai sampai sekarang. Infrastruktur pendukung belum lengkap, akses jalan belum semuanya bagus, dan pengelolaan belum beres,” katanya.
Asep pun mendorong agar pemerintah daerah segera membuat peta jalan pengembangan wisata yang konkret. Ia menekankan bahwa pariwisata tidak bisa digarap secara asal-asalan, tetapi harus melalui tahapan perencanaan yang matang, pengelolaan yang profesional, serta perawatan berkelanjutan.
“Pemerintah daerah harus punya visi yang jelas. Supaya wisata ini bisa optimal dan lebih bagus, harus dimulai dari perencanaan, lalu pengelolaannya harus diubah, dan yang tidak kalah penting, ada perawatan secara berkala. Jangan sampai dibangun, lalu dibiarkan rusak begitu saja,” tegasnya.
Sebagai wakil rakyat, Asep menyatakan DPRD siap mendukung penuh pengembangan sektor pariwisata. Namun, dukungan itu harus dimulai dari keseriusan pemerintah eksekutif dalam membenahi sektor ini secara menyeluruh.
“Harus dibuktikan komitmennya, baik oleh legislatif maupun eksekutif. Kita dorong bersama melalui dua arah utama: pertama, intervensi anggaran untuk membenahi fasilitas dan infrastruktur jalan menuju lokasi wisata. Kedua, perbaikan total dalam manajemen pengelolaan supaya wisatawan merasa nyaman,” ujarnya.
Asep berharap, dengan keseriusan dan sinergi yang kuat antara lembaga, sektor pariwisata bisa menjadi tulang punggung baru bagi perekonomian Kabupaten Tasikmalaya. Terlebih, di tengah tantangan ekonomi pasca-pandemi, sektor ini berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, mendorong UMKM, serta meningkatkan pendapatan masyarakat sekitar. (yna)
