Dana Desa dipangkas dan hanya disisakan ±30% dari yang biasa diterima. Alokasi Peruntukannya pun tidak fleksibel, dikunci untuk membiayai kegiatan tertentu sebagaimana diarahkan pemerintah. Rencana pembangunan desa yang disusun secara transparan dan partisipatif melibatkan warga desa pun kandas hanya menjadi harapan kosong di atas secarik kertas, gagal dan tidak bisa direalisasikan. Kabarnya sebagian besar anggaran desa itu kini dialokasikan untuk MBG dan pembangunan KDMP.
Keduanya adalah proyek jumbo yang ada di desa, dengan anggaran yang sangat fantastis. Pertanyaannya, apakah MBG dan KDMP menjadi komoensasi ekonomi bagi kesejahteraan masyarakat desa? Atau hanya dikuasi oleh sekelompol kecil pemilik modal besar? Perspektif PRIANGAN.COM mencoba menelisi persoalan ini dengan mendiskusikannya bersama dengan Kepala Desa Mandalamekar Kec. Jatiwaras Kab. Tasikmalaya, Bpk. ALFIE AKHMAD SA’DAN HARIRI,S.E,S.H,M.H.
