Nurhayati Dorong UMKM Punya Izin BPOM

GARUT | Priangan.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Nurhayati terus berupaya mendorong dan mendukung Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) untuk terus berinovasi agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat khususnya, pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) bisa terus diperbaiki.

“Pelayanan yang cepat demi mendukung usaha pangan olahan pelaku UMKM bisa terus dilakukan oleh BPOM, dan hal ini terus saya suarakan di DPR RI,” kata Nurhayati saat memberikan sosialisasi KIE di Kabupaten Garut, Senin (6/11).

Politisi PPP itu menjelaskan, bahwa selama ini DPR RI selalu mendorong agar pelaku UMKM harus didampingi oleh pemerintah daerah dalam hal pengurusan sertifikasi izin di BPOM. Hal ini menurut Nurhayati penting, untuk menaikkan kualitas produk yang dijual ke masyarakat.

“Hal ini adalah langkah penting dalam melindungi konsumen dan mempromosikan produk produk UMKM, khususnya yang ada di Kabupaten Garut,” bebernya.

Legislator Dapil Jawa Barat XI itu menegaskan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia. Sebab, meski terjadi beberapa kali guncangan ekonomi mulai dari krisis ekonomi hingga krisis akibat Pandemi Covid-19, keberadaan UMKM masih terus eksis hingga saat ini.

“Dalam situasi saat ini, dengan tantangan ekonomi yang kita hadapi, pendampingan UMKM dengan sertifikasi BPOM ini sangat penting dan merupakan langkah kongkrit yang harus kita lakukan untuk pertumbuhan ekonomi di masyarakat,” bebernya.

Hal ini dikarenakan, dengan peningkatan penjualan produk UMKM berimbas positif terhadap kenaikan Produk Regional Domestik Bruto (PDRB) daerah serta kenaikan perekonomian daerah.

“UMKM ini merupakan salah satu penyerap tenaga kerja, karena itu kita terus berkomitmen dalam meningkatkan UMKM dengan melakukan kolaborasi bersama, memastikan produk mereka ini memiliki standar tinggi dan berkualitas serta bisa dinikmati seluruh masyarakat Indonesia,” bebernya.

Nurhayati berharap dengan adanya kegiatan tersebut bisa mendorong UMKM agar terus mendapat perhatian dari seluruh stakeholder termasuk di dalamnya adalah pemerintah daerah (Pemda). Selain itu, dengan adanya kolaborasi antara UMKM dengan BPOM bisa menghadirkan produk yang berkualitas dan aman untuk dikonsumsi masyarakat luas.

“Harapan kami adalah program ini bisa ditindaklanjuti dengan baik, UMKM bisa mendapat pendampingan untuk pengurusan sertifikasi BPOM sehingga produk mereka bisa diterima masyarakat luas,” pungkasnya. (wrd)