TASIKMALAYA | Priangan.com – Rencana Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya untuk menarik pinjaman Rp230 miliar demi pembangunan infrastruktur mendapat kritik tajam dari Ketua DPD Partai NasDem, Ade Ikhwan Batara. Ia menilai kebijakan itu berisiko menjadi proyek ambisius tanpa arah, jika tidak disertai kajian mendalam soal urgensi dan manfaatnya bagi publik.
Ade menegaskan, NasDem tidak menolak pembangunan, namun memperingatkan agar dana sebesar itu tidak dihamburkan untuk proyek-proyek yang hanya memanjakan segelintir warga.
“Kalau untuk NasDem, kami tidak menolak. Tapi tolong dikaji dulu, skala prioritasnya jelas. Jangan sampai pinjaman Rp230 miliar cuma menghasilkan jalan halus yang ujung-ujungnya dipakai balapan motor,” sindir Ade, Rabu (29/10/2025).
Ia menilai, selama ini banyak pembangunan infrastruktur di Tasikmalaya yang tidak menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Proyek jalan mulus di daerah sepi penduduk, kata dia, hanya menguntungkan pemilik kendaraan pribadi, sementara mayoritas warga yang tidak memiliki mobil atau motor nyaris tak merasakan dampaknya.
“Di kabupaten ini, yang punya kendaraan itu paling 40 persen dari total warga. Jadi kalau semua anggaran dihabiskan untuk jalan, siapa yang benar-benar diuntungkan?” katanya.
Menurutnya, pemerintah daerah harus berani berpikir lebih strategis: bukan hanya membangun jalan, tapi juga menyiapkan transportasi publik yang bisa diakses semua kalangan.
“Kalau mau bangun jalan, bangun juga angkutannya. Supaya pembangunan itu bisa dipakai, bukan cuma gaya-gayaan,” ujarnya tajam.
Ade menyoroti bahwa wilayah selatan Tasikmalaya yang disebut-sebut menjadi prioritas pembangunan juga perlu dikaji secara serius. Ia mengingatkan agar proyek tidak hanya diarahkan pada wilayah yang “terlihat megah di peta”, tetapi minim aktivitas ekonomi dan penduduk.
“Selatan itu luas. Tapi apakah semua bagian selatan butuh jalan baru? Atau malah perlu dukungan ekonomi dulu biar jalannya hidup? Jangan asal bikin proyek tanpa tahu siapa yang akan memanfaatkan,” katanya.
Ia pun menantang Bupati Tasikmalaya untuk membuka data perencanaan proyek pinjaman tersebut ke publik. Menurutnya, transparansi dan pelibatan masyarakat adalah kunci agar dana besar itu tidak berujung jadi beban keuangan daerah tanpa hasil nyata.
“Silakan pinjam, tapi jangan diam-diam. Ajak rembuk masyarakat, buka rencana kerjanya, biar rakyat tahu uangnya mau ke mana. Jangan cuma bikin jalan yang indah di foto, tapi sepi di lapangan,” tutup Ade. (yna)
