TASIKMALAYA | Priangan.com – Gelombang mutasi pejabat yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Tasikmalaya pada akhir September 2025 kini memunculkan tanda tanya besar di kalangan aparatur sipil negara (ASN). Di balik perombakan terhadap 90 pejabat, mencuat dugaan adanya praktik ketimpangan dan aroma kedekatan kekuasaan dalam penempatan jabatan.
Salah satu ASN yang turut dimutasi, Irvan Mulyadie, menilai mutasi kali ini sarat kejanggalan. Ia menyoroti adanya sejumlah pejabat yang mendadak naik jabatan dan golongan tanpa melalui mekanisme yang transparan.
“Ada yang naik jabatan secepat kilat. Sementara ASN lain yang berprestasi justru disingkirkan ke posisi yang tak relevan,” ungkap Irvan.
Irvan menyebut salah satu contoh mencolok adalah Budi Purnama, ajudan Bupati Tasikmalaya, yang diketahui meloncat dari golongan IIIb ke IVa dan langsung diangkat sebagai Kasubag Pertanahan pada Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Tasikmalaya.
Menurut Irvan, kenaikan jabatan tersebut mengindikasikan lemahnya penerapan prinsip Sistem Merit ASN, yakni sistem yang menempatkan pegawai berdasarkan kompetensi, kinerja, dan integritas, bukan atas dasar kedekatan dengan pejabat politik.
“Kalau seperti ini dibiarkan, maka birokrasi akan berjalan bukan karena profesionalisme, tapi karena loyalitas pribadi terhadap kekuasaan,” tegasnya.
Ia menilai langkah Pemkab Tasikmalaya yang melakukan mutasi besar-besaran tanpa kejelasan dasar penilaian justru mencederai semangat reformasi birokrasi.
“ASN harusnya dilindungi dari praktik semacam ini. Kita tidak ingin birokrasi menjadi alat kekuasaan,” tambahnya.
Sebelumnya, Irvan sendiri juga menjadi korban mutasi yang dianggap tidak sesuai dengan kompetensinya. Dari jabatan Kasubbag Kearsipan di Sekretariat Daerah, ia dipindahkan menjadi Kasie Kesejahteraan Sosial di Kecamatan Sukaratu — posisi yang dinilainya tidak sejalan dengan pengalaman dan kiprahnya di bidang literasi dan kebudayaan.
Langkah-langkah mutasi yang dianggap tidak berkeadilan ini kini tengah menjadi sorotan tajam di kalangan ASN dan publik Tasikmalaya. Sejumlah pihak mendesak agar Bupati Cecep Nurul Yakin membuka secara transparan dasar penilaian dan pertimbangan dalam rotasi jabatan, agar kepercayaan terhadap sistem birokrasi tidak semakin runtuh. (yna)
