GARUT | Priangan.com – Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, melakukan kunjungan kerja ke Desa Rancasalak, Kecamatan Kadungora, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Sabtu (10/5/2025). Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka meninjau pengelolaan kopi berbasis agroforestri yang dijalankan oleh kelompok tani perhutanan sosial.
Dalam kunjungannya, Menteri menyampaikan dukungannya terhadap model pertanian terpadu yang menggabungkan pelestarian hutan dengan peningkatan produktivitas tanaman kopi.
Ia menekankan pentingnya kehadiran perantara dagang yang transparan dan adil agar petani bisa mendapatkan keuntungan yang layak dari hasil panennya.
“Petani harus mendapat bagian yang lebih adil dalam rantai perdagangan kopi. Keberadaan intermediary yang kredibel akan sangat berperan dalam membagi keuntungan secara proporsional,” ujar Raja Juli Antoni.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Garut, Haeruman, menjelaskan bahwa pemerintah daerah terus berkomitmen mendukung pengembangan kopi, baik melalui penyediaan bantuan bibit maupun pelatihan teknis kepada kelompok tani di kawasan perhutanan sosial.
Menurut Haeruman, upaya ini telah memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan petani. Selain itu, tanaman aren juga terus dilestarikan sebagai bagian dari ekosistem yang berperan penting dalam menjaga cadangan air.
“Kami telah menanam lebih dari delapan juta pohon kopi di berbagai wilayah, dan hasilnya mulai terlihat dari naiknya taraf hidup para petani,” ungkapnya.
Menteri Kehutanan juga mengungkapkan bahwa saat ini tengah dibentuk kelompok kerja untuk memperluas akses kopi Indonesia ke pasar global. Menurutnya, konsumen masa kini tidak hanya mempertimbangkan cita rasa, tetapi juga asal usul dan metode produksi kopi.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan agroforestri kopi di Garut dapat menjadi contoh praktik yang dapat direplikasi di daerah lain. Model ini dinilai mampu menjaga kelestarian hutan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.
Kunjungan ini diharapkan menjadi momentum penguatan kolaborasi antara petani, pemerintah, dan pelaku usaha demi mendukung ketahanan ekonomi berbasis kehutanan sosial dan pertanian berkelanjutan. (Az)
