CIAMIS | Priangan.com – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Ciamis dinilai belum sepenuhnya berpihak pada pelaku usaha dan petani lokal. Sejumlah hasil pertanian dan peternakan dari desa-desa di wilayah tersebut belum terserap maksimal ke dalam rantai pasok program yang digagas pemerintah pusat itu.
Anggota Komisi A DPRD Ciamis, H Oman, menyebut kalau kondisi tersebut menjadi ironi di tengah upaya penguatan ketahanan pangan di tingkat desa. Menurutnya, potensi produksi dari masyarakat sebenarnya cukup besar, mulai dari komoditas sayuran, buah-buahan, hingga peternakan ayam dan ikan, namun belum mendapat perhatian yang layak.
“Padahal, dalam program ketahanan pangan ini, desa-desa dituntut agar bisa mengembangkan berbagai komoditas seperti budidaya ikan, peternakan ayam petelur, serta penanaman sayuran dan buah-buahan. Namun kenyataannya, distribusi hasil produk tersebut masih menemui banyak kendala,” ujar Oman, Kamis (16/10/2025).
Ia menuturkan, salah satu kendala utama yang dihadapi adalah lemahnya sistem distribusi dan rendahnya penyerapan pasar terhadap produk lokal. Situasi tersebut berdampak pada turunnya harga di tingkat petani, yang akhirnya menekan keuntungan mereka.
Oman juga menyoroti fakta bahwa sejumlah dapur umum yang menjalankan program MBG justru membeli bahan pangan dari luar daerah. Padahal, Ciamis memiliki banyak kelompok tani yang mampu memenuhi kebutuhan sayuran seperti terong, buncis, dan kacang panjang.
“Kenapa produk-produk lokal tidak diserap oleh program MBG melalui dapur-dapur yang ada? SPPG malah lebih memilih berbelanja dari luar daerah, meskipun produk lokal tersedia melimpah di sekitar kita. Ini jelas merugikan ekonomi desa,” tegasnya.
Ia menilai praktik tersebut justru membuat program MBG lebih menguntungkan pihak luar dibanding masyarakat setempat. Padahal, bila kerja sama dengan petani lokal dan lembaga desa seperti Bumdes diperkuat, manfaat program bisa lebih luas dan berkelanjutan.
“Seharusnya ada kerja sama yang lebih baik antara SPPG atau dapur MBG dengan kelompok tani, Bumdes, atau pengusaha lokal. Ini penting agar masyarakat desa tidak hanya menjadi penonton, namun turut merasakan manfaat langsung dari program ketahanan pangan ini,” ujar politisi dari Fraksi PDIP tersebut.
Oman menekankan, program ketahanan pangan seharusnya tidak berhenti pada tataran administrasi dan seremoni. Ia berharap, kegiatan semacam MBG bisa menjadi penggerak ekonomi desa yang nyata, terutama bagi petani dan pelaku usaha kecil.
“Jika produk lokal tidak diserap, maka program ini tidak akan bisa mendongkrak perekonomian desa seperti yang diharapkan. Salah satu solusinya adalah dengan memprioritaskan penyerapan produk-produk desa oleh MBG. Dengan begitu, perekonomian perdesaan bisa tumbuh dan berkembang,” tutupnya. (Eri)
