TASIKMALAYA | Priangan.com – Polemik transparansi Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) kembali mencuat di Kota Tasikmalaya. Kali ini sorotan tertuju pada Ketua KDMP Kelurahan Kahuripan, Kecamatan Tawang, Harniwan, yang dinilai sulit ditemui dan enggan memberikan keterangan kepada wartawan terkait aktivitas serta arah pengelolaan koperasi ke depan.
Sejumlah jurnalis mengaku telah berulang kali berupaya melakukan konfirmasi, baik secara langsung maupun melalui komunikasi lainnya. Namun hingga kini, Ketua KDMP Kahuripan disebut belum memberikan respons resmi. Sikap tertutup ini memunculkan pertanyaan publik: ada apa dengan pengelolaan KDMP di Kelurahan Kahuripan?
Ahmad Fialy (32), warga setempat, menilai keterbukaan informasi merupakan hal mendasar, terlebih KDMP mengelola program yang bersentuhan langsung dengan masyarakat dan dana kolektif.
“Sudah tahu di situ akan dibangun untuk KDMP, tapi saya pribadi belum tahu pasti rincinya. Sosialisasi ke masyarakat sekitar juga terasa kurang,” ujarnya kepada Priangan.com, Senin (23/2/2026).
Kritik serupa datang dari Nabilul Haq (25), mahasiswa yang tinggal di sekitar lokasi pembangunan KDMP Kahuripan. Ia menyoroti minimnya informasi publik, bahkan hal mendasar seperti papan proyek yang semestinya terpasang di lokasi.
“Saya tidak mau banyak berpendapat, tapi kalau ada program seperti ini masyarakat seharusnya dilibatkan atau minimal diberi penjelasan rinci. Jangankan detail program, papan proyek saja tidak ada,” ungkapnya.
Warga lain, Irpan (35), juga mengaku belum mendapatkan informasi memadai mengenai perkembangan KDMP di wilayahnya. Ia berharap pengurus koperasi bersikap terbuka agar tidak menimbulkan prasangka.
“Sebagai warga, kami berharap ada keterbukaan soal kegiatan koperasi. Jangan sampai terkesan tertutup karena ini menyangkut kepentingan masyarakat,” katanya.
Sorotan terhadap KDMP Kelurahan Kahuripan ini semakin menguat karena program Koperasi Desa Merah Putih merupakan inisiatif strategis yang digadang-gadang mampu memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat kelurahan dan desa. Di Kota Tasikmalaya, keberhasilan KDMP sangat bergantung pada kepercayaan publik dan partisipasi warga.
Pihak kelurahan saat dikonfirmasi menyatakan bahwa koperasi idealnya dijalankan secara transparan, akuntabel, serta terbuka terhadap media sebagai bentuk pertanggungjawaban publik. Transparansi dinilai penting untuk menjaga kredibilitas lembaga dan mencegah spekulasi liar di tengah masyarakat.
Hingga berita ini diterbitkan, Ketua KDMP Kelurahan Kahuripan belum memberikan klarifikasi resmi. Ketertutupan ini justru memperbesar tanda tanya di tengah warga Kota Tasikmalaya: apakah ini sekadar kendala komunikasi, atau ada hal mendasar yang belum disampaikan ke publik? (ags)
