Militer Inggris Tolak Pembentukan Koalisi Pengiriman Pasukan Perdamaian di Ukraina

LONDON | Priangan.com – Perdana Menteri Inggris, Keir Starmer, berencana mengirimkan pasukannya untuk mengawasi gencatan senjata dalam konflik Rusia-Ukraina. Namun, pada 23 Maret 2025, rencana tersebut mendapat penolakan keras dari pejabat militer Inggris.

Pada awal bulan ini, Starmer mengumumkan niatnya untuk mengirimkan hingga 10.000 tentara sebagai pasukan perdamaian ke zona konflik antara Rusia dan Ukraina. Ia juga berupaya membangun koalisi dengan negara-negara lain yang bersedia mengirim pasukannya ke Ukraina.

Namun, Rusia menanggapi rencana ini dengan penolakan tegas, menyatakan bahwa pengiriman pasukan perdamaian Barat ke Ukraina tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan Dewan Keamanan PBB, yang mana Moskow memiliki hak veto.

Pembicaraan mengenai perencanaan ini telah berlangsung sejak minggu lalu, melibatkan pejabat militer dan negara-negara koalisi yang mendukung inisiatif tersebut. Meski demikian, rencana Starmer mendapat tentangan dari pejabat militer Inggris, yang menilai rencana tersebut terlalu prematur dan lebih bersifat politis daripada militer. Mereka juga meragukan pemahaman Starmer mengenai situasi di lapangan dan pesimis terhadap keberhasilan rencana tersebut.

Penolakan terhadap rencana ini tidak hanya datang dari pihak militer Inggris. Amerika Serikat, yang selama ini berperan sebagai penengah dalam konflik Rusia-Ukraina, juga tidak mendukung koalisi tersebut, mengkritik kurangnya kejelasan mengenai tujuan misi tersebut.

Setelah pertemuan di London dan mendapat penolakan dari berbagai pihak, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, yang juga menjadi bagian dari koalisi Inggris, dilaporkan tengah mempertimbangkan untuk membawa rencana ini ke Dewan Keamanan PBB guna mendapatkan persetujuan internasional. (Zia)