TASIKMALAYA | Priangan.com – Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Peradaban Demokrasi Indonesia (PADI) menggelar inspeksi mendadak terhadap proses penyaluran bantuan sosial (bansos) di Kelurahan Nagarasari, Kecamatan Cipedes, Kota Tasikmalaya, Selasa (22/7/2025). Sidak ini digelar menyusul tingginya laporan masyarakat soal ketidaktepatan penerima bansos dan angka kemiskinan yang masih tinggi.
Ketua LSM PADI, Iwan Restiawan, mengatakan pihaknya menemukan sejumlah ketimpangan dalam distribusi bantuan. Ia menilai ada banyak data yang tidak valid—dari warga mampu yang masih terdaftar sebagai penerima, hingga keluarga miskin yang justru tidak masuk daftar sama sekali.
“Ini bukan sekadar salah nama atau alamat. Tapi kesalahan sistemik. Kami lihat sendiri ada warga dengan rumah permanen dan usaha yang cukup, masih menerima bantuan. Sementara ibu-ibu janda tua, hidup sendirian, tidak terdaftar,” ujar Iwan.
Sidak tersebut turut didampingi oleh anggota Komisi IV DPRD Kota Tasikmalaya. Kehadiran wakil rakyat ini untuk memastikan bahwa temuan lapangan bisa langsung direspon dalam forum resmi pemerintahan.
Iwan menyebut, jika pemerintah tidak segera membenahi sistem pendataan bansos, maka hak-hak warga miskin akan terus terabaikan. Menurutnya, problem ini terjadi akibat lemahnya validasi di tingkat kelurahan, RT dan RW, serta kurangnya pelibatan masyarakat dalam proses pembaruan data.
Ia juga menyoroti tidak adanya transparansi tentang siapa yang berhak, berdasarkan kriteria apa, dan bagaimana proses seleksi dilakukan. Hal ini membuat masyarakat cenderung saling curiga dan menilai bantuan sosial sebagai proyek eksklusif kelompok tertentu.
“Kalau data tidak terbuka, warga jadi bingung. Bahkan kadang muncul kecemburuan sosial. Pemerintah harus benahi ini sebelum jadi konflik horizontal,” katanya.
Pihak DPRD menyatakan akan menindaklanjuti temuan tersebut melalui rapat dengan Dinas Sosial Kota Tasikmalaya. Mereka menilai digitalisasi data bantuan yang terintegrasi dengan data kependudukan dan kondisi sosial ekonomi warga adalah langkah yang mendesak.
“Kita dorong agar Dinsos tidak hanya mengandalkan data lama yang tidak pernah diperbaharui. Setiap kelurahan harus rutin evaluasi data penerima, dan itu melibatkan masyarakat langsung,” ungkap salah satu anggota Komisi IV.
LSM PADI berkomitmen akan terus melakukan pemantauan di kelurahan-kelurahan lain. Mereka juga akan menyusun laporan resmi yang dikirimkan ke DPRD, Dinas Sosial, dan Inspektorat sebagai bentuk desakan untuk audit menyeluruh terhadap sistem distribusi bansos di Kota Tasikmalaya.
“Bantuan sosial itu bukan belas kasihan, melainkan kewajiban negara yang harus dijalankan secara adil dan akuntabel. Kalau salah sasaran, artinya sistemnya gagal. Kami akan kawal terus,” tegas Iwan. (yna)
