Lindungi Kelompok Rentan, Pemkab Garut Tegaskan Komitmen Tangani Kekerasan Seksual

GARUT | Priangan.com – Meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Garut memicu keprihatinan serius dari pemerintah daerah. Menyikapi situasi tersebut, Pemerintah Kabupaten Garut menggelar Rapat Koordinasi Lintas Sektor yang difokuskan pada Advokasi dan Komitmen Perlindungan Perempuan dan Anak, Rabu (16/4/2025), di Gedung Pendopo, Kecamatan Garut Kota.

Rapat yang dipimpin langsung Wakil Bupati Garut, Putri Karlina, ini dipercepat dari jadwal semula menyusul mencuatnya kasus kekerasan baru yang dinilai sangat meresahkan.

“Baru dua malam lalu kami mendapat laporan kasus kekerasan yang sangat memilukan. Ini menjadi alarm bahwa kita tidak bisa menunda lagi koordinasi dan upaya nyata dalam perlindungan terhadap kelompok rentan,” ujar Putri dalam sambutannya.

Wabup juga menyoroti pergeseran pola masyarakat dalam melaporkan kekerasan, yang kini lebih memilih media sosial dibandingkan aparat resmi.

“Kepercayaan publik terhadap sistem pelaporan formal mulai memudar. Sekarang masyarakat cenderung lapor ke selebgram, bukan ke pihak berwenang. Ini tamparan keras bagi kami agar segera membenahi sistem dan membangun kembali kepercayaan publik,” tegasnya.

Putri menekankan pentingnya hasil konkret dari pertemuan tersebut agar tidak berakhir sebatas formalitas.

“Saya harap hari ini kita tidak hanya bicara, tapi menghasilkan langkah-langkah nyata yang bisa segera dijalankan untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan, terutama pelecehan seksual,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala DPPKBPPPA Kabupaten Garut, Yayan Waryana, menggarisbawahi bahwa perempuan dan anak masih merupakan kelompok paling rentan dalam dinamika sosial yang terus berubah.

“Kasus kekerasan, pernikahan usia dini, dan minimnya akses terhadap layanan perlindungan masih menjadi persoalan serius di Garut. Ini bukan hanya tanggung jawab satu pihak, tapi tugas bersama seluruh unsur pemerintahan dan masyarakat,” katanya.

Ia menambahkan, rakor ini ditujukan untuk menyamakan visi dan langkah antarinstansi dalam memperkuat layanan perlindungan dan mempercepat respon terhadap setiap kasus kekerasan.

“Melalui sinergi lintas sektor, kita ingin membangun kebijakan daerah yang lebih berpihak kepada hak-hak perempuan dan anak serta membentuk sistem perlindungan yang inklusif dan berkelanjutan,” tandasnya. (Az)