TASIKMALAYA | Priangan.com – Bupati Tasikmalaya, H. Cecep Nurul Yakin, menegaskan bahwa hari Sabtu yang menjadi libur sekolah tidak akan sekadar menjadi waktu kosong bagi para pelajar. Pemerintah daerah berencana memanfaatkannya untuk memperkuat pendidikan keagamaan.
“Saya sudah menghitung jam pulang sekolah yang rata-rata pukul 12.30, maksimal jam 13.00. Artinya, masih ada ruang di hari Sabtu yang bisa dimanfaatkan. Jadi bukan tidak ada kegiatan, justru diisi dengan penguatan muatan lokal, terutama pendidikan agama,” ujar Cecep usai kegiatan di Setda Kabupaten Tasikmalaya, Senin (8/9/2025).
Cecep menyebut, kebijakan ini sejalan dengan visi daerah Tasikmalaya Religius Islami. Rencana tersebut pun sudah dibahas bersama Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tasikmalaya, Forum Komunikasi Diniyah Takmiliyah (FKDT), serta tokoh agama.
“Silakan nanti dikolaborasikan bersama MUI dan FKDT, mulai dari kurikulum hingga teknis pelaksanaannya,” tambahnya.
Namun, gagasan itu tidak serta-merta bisa diterapkan tanpa catatan. Ketua FKDT Kabupaten Tasikmalaya, Dr. H. Suryana M.Si, mengingatkan agar aspek teknis tidak diabaikan.
“Prinsipnya kami mendukung, tapi implementasi di lapangan tentu tidak mudah. Harus jelas dulu siapa yang melaksanakan dan bagaimana konsekuensinya,” kata Suryana.
Ia menyoroti kondisi guru diniyah yang sebagian besar masih bekerja di sektor lain untuk memenuhi kebutuhan hidup.
“Mayoritas guru diniyah itu punya pekerjaan utama, seperti bertani atau berdagang. Berbeda dengan guru yang sudah bersertifikasi dan bergaji. Jangan sampai kebijakan ini memberatkan mereka,” tegasnya.
FKDT mengusulkan agar pemerintah daerah ikut menyiapkan solusi, misalnya melibatkan guru sekolah dasar untuk membantu mengisi kegiatan di Sabtu pagi.
“Bisa saja ada piket dari guru SD, dua orang mengajar kegiatan ekstrakurikuler, misalnya dari jam 08.00–10.00 atau 09.00–11.00. Jadi lebih realistis,” ujarnya.
Suryana menambahkan, kesejahteraan guru diniyah juga perlu diperhatikan jika pemerintah serius menjalankan program tersebut.
“Setuju dengan kebijakan bupati, tapi kondisi di lapangan harus betul-betul dipertimbangkan agar berjalan efektif,” pungkasnya. (yna)
