TASIKMALAYA | Priangan.com – Kasus dugaan pemerasan dalam proyek pengadaan hewan kurban Pemkab Tasikmalaya terus menjadi sorotan. Firman Nurhakim, SH, MH, kuasa hukum dari pengusaha pemenang tender, menegaskan pihaknya tidak akan berhenti mendorong penuntasan kasus yang disebut sarat dengan praktik penyalahgunaan kekuasaan.
Menurut Firman, kliennya sudah terlalu lama menahan kekecewaan atas situasi yang dialami. Permintaan fee 3 persen dari nilai kontrak hingga aliran dana ke pihak tertentu dinilai bukan hanya merugikan secara finansial, tetapi juga mencederai prinsip keadilan dalam tata kelola pemerintahan.
“Klien kami sudah cukup kesal. Target kami sederhana: proses hukum ini harus tuntas. Tidak ada alasan bagi aparat penegak hukum untuk membiarkan kasus seperti ini menggantung,” tegas Firman dalam Podcas Priangan.com beberapa waktu lalu.
Ia menambahkan, penyelesaian kasus ini tidak hanya berkaitan dengan kepentingan pribadi kliennya. Lebih jauh, ada persoalan prinsip yang menyangkut relasi antara kekuasaan, transparansi anggaran, dan perlindungan hukum bagi para pelaku usaha yang bekerja sesuai aturan.
“Ini bukan sekadar persoalan klien kami, tapi juga kontrol publik terhadap praktik pemerintahan. Kalau kasus seperti ini dibiarkan, akan semakin banyak ruang lahirnya kesewenang-wenangan,” ujarnya.
Firman menyebut, dugaan pemerasan dalam proyek kurban berpotensi menjadi preseden buruk bagi dunia usaha. Para kontraktor, katanya, bisa kehilangan kepercayaan terhadap sistem pengadaan jika pencairan anggaran masih diwarnai praktik ilegal.
“Bayangkan, pekerjaan sudah selesai, kontrak sudah dipenuhi, tapi anggaran tidak bisa cair hanya karena ada syarat tambahan yang tidak pernah tertulis dalam perjanjian. Ini jelas bentuk pemerasan yang harus diusut,” tambahnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pihaknya akan terus mendorong aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian hingga lembaga antikorupsi, untuk mengusut kasus ini secara terbuka dan transparan. Firman memastikan langkah hukum akan ditempuh sampai ada kejelasan.
“Kami akan kawal kasus ini hingga tuntas. Tidak boleh berhenti di tengah jalan. Kalau memang ada bukti keterlibatan oknum, siapa pun dia, harus diproses sesuai aturan hukum,” kata Firman menegaskan.
Dengan sikap tegas dari pihak kuasa hukum, kasus dugaan pemerasan proyek kurban di lingkungan Pemkab Tasikmalaya diperkirakan akan terus mendapat perhatian publik. Bagi Firman, momentum ini sekaligus menjadi ujian apakah aparat penegak hukum mampu berdiri tegak di atas prinsip keadilan dan keberpihakan pada masyarakat. (yna)
