BRUSSELS | Priangan.com – Para pemimpin Uni Eropa gagal mencapai kesepakatan terkait rencana pembekuan aset Rusia sebagai sumber pendanaan militer bagi Ukraina dalam Konferensi Tingkat Tinggi UE yang berlangsung Kamis dini hari, 19 Desember. Skema senilai 90 miliar euro itu tertunda akibat perbedaan pandangan di antara negara anggota, meski blok tersebut tetap menyepakati pemberian dukungan finansial besar bagi Kiev.
Sebagai langkah sementara, negara-negara anggota menyetujui opsi peningkatan utang bersama Uni Eropa melalui penerbitan pinjaman di pasar modal. Dana tersebut akan digunakan untuk menopang kebutuhan keuangan Ukraina dalam jangka pendek, sementara rincian teknis dan mekanisme pelaksanaannya masih akan dibahas lebih lanjut.
Presiden Dewan Eropa, Antonio Costa, menyatakan bahwa para pemimpin telah mencapai kesepakatan politik terkait bantuan keuangan, meski belum merinci mekanisme yang akan diterapkan. Kanselir Jerman Friedrich Merz menegaskan Ukraina tetap akan menerima pinjaman berbunga rendah dalam jumlah besar, meski opsi penyitaan aset Rusia belum memperoleh persetujuan bersama.
Rencana penyitaan aset tersebut menghadapi penolakan dari sejumlah negara anggota, di antaranya Belgia, Italia, Hungaria, Slovakia, dan Republik Ceko. Perdana Menteri Belgia Bart De Wever muncul sebagai salah satu tokoh yang paling vokal menentang langkah tersebut dengan alasan risiko hukum dan keuangan yang berpotensi ditanggung Eropa.
Penolakan ini diperkuat oleh langkah Moskow yang memulai proses arbitrase terhadap Euroclear, lembaga kliring berbasis di Belgia yang mengelola sekitar 180 miliar euro aset Rusia yang dibekukan. Rusia dilaporkan memperluas gugatan hukum ke sejumlah bank Eropa, sehingga memunculkan kekhawatiran akan dampak sistemik terhadap stabilitas sektor keuangan Uni Eropa.
Di sisi lain, Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen bersama Kanselir Merz tetap mendorong opsi penyitaan aset Rusia guna menjamin ketersediaan pendanaan bagi Ukraina hingga dua tahun ke depan. Namun pendekatan tersebut dinilai berisiko oleh sebagian negara anggota.
Kegagalan mencapai konsensus dalam isu pendanaan Ukraina turut diiringi oleh runtuhnya agenda penting lain dalam KTT, yakni rencana pengesahan perjanjian perdagangan Uni Eropa–Mercosur. Kesepakatan itu dibatalkan pada menit-menit akhir setelah ribuan petani menggelar aksi protes besar di Brussel.
Tanpa kepastian pendanaan jangka panjang dari Uni Eropa, Ukraina diperkirakan akan menghadapi tekanan ekonomi yang kian berat. Pemerintah Kiev membutuhkan puluhan miliar euro untuk memenuhi kewajiban utang luar negeri serta menjaga stabilitas fiskal.
Situasi ini dinilai berpotensi melemahkan posisi Uni Eropa dalam konflik Ukraina, terutama ketika Amerika Serikat mulai mengambil peran lebih aktif dalam mendorong inisiatif perundingan. Perhatian internasional kini tertuju pada rencana pertemuan delegasi Amerika Serikat dan Rusia, yang diperkirakan dapat memengaruhi arah lanjutan konflik. (Zia)
