KTP Anak Anies Dicatut Dukung Cagub DKI Jakarta, Netizen: Lucu Banget Kalau KTP Bapak Juga Dipake

JAKARTA | Priangan.com – Kartu Tanda Penduduk (KTP) dua anak Anies Baswedan, Mikail Azizi Baswedan dan Kaisar Hakam Baswedan, dicatut secara sepihak untuk mendukung pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta 2024 dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardana.

Hal itu diketahui Anies saat dirinya mencoba mengecek Nomor Induk Kependudukan (NIK) kedua anaknya di situs https://infopemilu.kpu.go.id/. Setelah melihat KTP anaknya dicatut, Anies pun langsung mendokumentasikannya lewat tangkapan layar dan membagikannya ke media sosial X resmi miliknya.

“Alhamdulillah, KTP saya aman, tapi KTP dua anak saya dicatut masuk daftar pendukung calon independen,” tulis Anies dalam postingan itu sebagai caption atau keterangan.

Tak hanya kedua anak Anies, dalam postingan itu, Anies juga menyebut kalau adiknya, beserta sejumlah tim yang bekerjasama dengannya, turut dicatut masuk daftar pendukung calon independen tersebut.

Sontak, postingan Anies pun ramai dikomentari netizen. Tak sedikit dari mereka yang meminta agar KPU dan Bawaslu bertindak tegas menyikapi hal ini. Di sisi lain, ada juga yang memberikan komentar lelucon di postingan Anies tersebut.

Misalnya Akun X dengan nama @kejuataucoklat, ia memberikan reaksi dengan menuliskan komentar: Lucu banget kalau KTP bapak juga dipake

Sementara itu, akun dengan nama @sadbiitchie, menulis komentar: minimal kalo maling itu mikir, ya kali anaknya pak Anies ikut disikat

Menanggapi hal ini, Juru Bicara Anies Baswedan, Sahrin Hamid, mengatakan kalau pencatutan terhadap KTP seseorang itu adalah sebuah pelanggaran hukum. Ia pun mendukung kalau Anies menempuh jalur hukum terkait hal itu.

“Tentunya itu melanggar privasi, juga merupakan pelanggaran hukum. Kita mendukung ada upaya hukum terhadap ini,” katanya, seperti dikutip Detik.com, Jumat 16 Agustus 2024.

Sahrin menambahkan, adanya pencatutan ini harus jadi bahan untuk evaluasi bagi Bawaslu maupun KPU. Menurutnya, saat ini kredibilitas KPU dan Bawaslu tengah diuji. Ia pun meminta agar KPU dan Bawaslu segera mengambil tindakan agar kedaulatan rakyat tidak dicederai oleh kepalsuan yang sistematis dan masif seperti kejadian ini.

“Ini harus menjadi catatan serius dari KPU dan Bawaslu. Harusnya ini dievaluasi. Kredibilitas KPU dan Bawaslu sedang diuji. Kedaulatan rakyat jangan dicederai dengan kepalsuan yang sistematis dan masif,” pungkasnya. (wrd)