JAKARTA | Priangan.com – Ketegangan geopolitik di Timur Tengah pada pertengahan abad ke-20 mencapai puncaonya ketika Terusan Suez menjadi pusat perhatian dunia. Krisis yang terjadi pada 1956 itu bukan sekadar konflik regional, melainkan peristiwa yang memperlihatkan pergeseran kekuatan global pasca Perang Dunia II.
Terusan Suez memiliki arti strategis karena menjadi jalur utama perdagangan dan pengiriman minyak antara Eropa dan Asia. Sejak dibangun pada abad ke-19, terusan tersebut berada di bawah kendali Inggris dan Prancis, meski secara geografis terletak di wilayah Mesir. Kondisi ini menjadi sumber ketegangan berkepanjangan.
Situasi berubah ketika Presiden Mesir Gamal Abdel Nasser pada Juli 1956 mengumumkan nasionalisasi Terusan Suez. Langkah tersebut dilakukan untuk membiayai pembangunan Bendungan Aswan setelah bantuan Barat dibatalkan. Keputusan itu langsung memicu reaksi keras dari Inggris dan Prancis yang merasa kepentingannya terancam.
Dalam waktu singkat, Inggris dan Prancis bersekutu dengan Israel untuk melancarkan operasi militer. Israel lebih dahulu menyerang Semenanjung Sinai, kemudian diikuti pasukan Inggris dan Prancis yang bergerak dengan dalih mengamankan terusan. Konflik bersenjata pun pecah dan menarik perhatian internasional.
Amerika Serikat dan Uni Soviet, dua kekuatan besar dunia saat itu, justru menentang operasi militer tersebut. Tekanan diplomatik dari kedua negara memaksa Inggris, Prancis, dan Israel menghentikan serangan dan menarik pasukan mereka dari wilayah Mesir.
Krisis Suez menandai berakhirnya dominasi kolonial Inggris dan Prancis di Timur Tengah. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kekuatan lama Eropa tidak lagi bisa bertindak sepihak tanpa persetujuan kekuatan global baru.
Bagi Mesir, nasionalisasi Terusan Suez memperkuat posisi Nasser sebagai simbol perlawanan terhadap imperialisme. Meski konflik menimbulkan ketegangan ekonomi dan politik, Mesir tetap mempertahankan kendali atas terusan tersebut. (wrd)
