KPK Investigasi Dugaan Korupsi Rp 100 Miliar dalam Pengadaan Komputer BUMN PT INTI

JAKARTA | Priangan.com – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah resmi memulai penyidikan atas dugaan korupsi dalam pengadaan komputer dan laptop yang berlangsung di PT Industri Telekomunikasi Indonesia (PT INTI) pada tahun 2017-2018. Dugaan kerugian negara yang ditaksir mencapai sekitar Rp 100 miliar ini terungkap melalui keterangan Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, pada Senin (29/10).

Penyidikan ini merupakan langkah awal yang diambil KPK dengan dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan (Sprindik). Meskipun demikian, hingga saat ini, belum ada tersangka yang ditetapkan. Tessa menegaskan bahwa tim penyidik masih dalam proses pengumpulan dan analisis alat bukti yang ada, serta akan meminta pertanggungjawaban pidana dari pihak-pihak yang dianggap bertanggung jawab.

Pada hari sebelumnya, KPK melakukan pemeriksaan terhadap lima saksi yang memiliki keterkaitan dalam proses pengadaan tersebut. Saksi-saksi yang diperiksa terdiri dari Natalia Gozali, Direktur PT Mitra Buana Komputindo; Victor Antonio Kohar, Direktur PT Asiatel Globalindo; Adiaris, Direktur Bisnis PT INTI pada tahun 2016-2017; Nilawaty Djuanda, Direktur Keuangan PT INTI periode 2014-2019; dan Yani Gustiana, Senior Account Manager PT INTI untuk tahun 2017-2018.

Tessa menjelaskan bahwa pemeriksaan terhadap saksi-saksi ini bertujuan untuk mendalami peran dan pengetahuan masing-masing dalam pengadaan yang kini tengah diselidiki.

“Ini merupakan sprindik yang baru diterbitkan oleh KPK. Belum ada penetapan tersangka. Penyidik masih mengumpulkan dan mempelajari semua alat bukti untuk kemudian akan meminta pertanggungjawaban pidana kepada pihak-pihak yang patut untuk dimintakan pertanggungjawaban pidananya atas pengadaan tersebut,PK terus berkomitmen untuk mengusut tuntas kasus ini demi kepentingan publik,” tambahnya.

Kasus ini menjadi sorotan karena berpotensi menambah daftar panjang skandal korupsi di sektor BUMN, serta mempertegas pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. KPK diharapkan dapat menyelesaikan penyidikan ini dengan cepat dan membawa keadilan bagi negara serta masyarakat yang dirugikan.

Dengan adanya kasus ini, diharapkan dapat memicu penegakan hukum yang lebih tegas terhadap korupsi di lingkungan BUMN dan mendorong perbaikan sistem pengadaan barang dan jasa yang lebih transparan dan akuntabel di masa mendatang. (mth)