GARUT | Priangan.com – Sebuah lompatan besar tengah dilakukan Pemerintah Kabupaten Garut. Sebanyak 442 desa dan kelurahan kini siap menjalankan koperasi berbasis desa, yang diberi nama Koperasi Merah Putih. Seluruh koperasi ini telah resmi memiliki badan hukum dan bersiap menjadi garda depan penggerak ekonomi lokal di tingkat akar rumput.
Langkah cepat ini merupakan tindak lanjut dari Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 2025 tentang percepatan pembentukan koperasi desa atau kelurahan. Namun, lebih dari sekadar melaksanakan instruksi pusat, keberhasilan ini tak lepas dari dukungan nyata Bupati dan Wakil Bupati Garut, yang bahkan mengalokasikan anggaran khusus untuk mendorong pembentukan koperasi secara menyeluruh di seluruh wilayah kabupaten.
Kepala Dinas Koperasi dan UKM (Diskop UKM) Kabupaten Garut, Ridzky Ridznurdhin, menegaskan bahwa koperasi ini bukan hanya simbol atau formalitas administratif. Ia menyebut Koperasi Merah Putih sebagai instrumen penting dalam mendorong tumbuhnya ekonomi sirkular yang berbasis potensi lokal di setiap desa.
“Kami ingin pertumbuhan ekonomi itu muncul langsung dari desa. Mesin penggeraknya adalah koperasi ini. Tapi keberhasilan koperasi sangat tergantung pada partisipasi warganya, bukan hanya pengurus,” ujar Ridzky, Kamis (3/7/2025).
Koperasi Merah Putih akan memiliki banyak unit layanan, mulai dari agen sembako untuk distribusi beras dan bahan pokok, layanan simpan pinjam khusus usaha produktif, hingga klinik dan apotek desa. Di sisi lain, koperasi ini juga akan menjadi kanal distribusi logistik dan pemasaran produk unggulan desa. Semua dikelola berbasis kebutuhan dan potensi lokal masing-masing wilayah.
Namun, pembentukan koperasi saja belum cukup. Ridzky menyebut bahwa tantangan ke depan terletak pada penguatan kapasitas SDM dan skema pembiayaan operasional koperasi. “Pembentukannya sudah selesai, tapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana koperasi ini bisa hidup dan memberi manfaat langsung bagi anggotanya,” tegasnya.
Untuk menjawab tantangan tersebut, Diskop UKM Garut tengah menyusun standar operasional prosedur (SOP) dan memperluas kerja sama dengan Kementerian Koperasi, BUMN, dan lembaga pembiayaan untuk memastikan koperasi bisa berjalan secara profesional dan mandiri.
Ridzky juga mendorong masyarakat agar aktif bergabung dalam koperasi. Selain mendapat akses bahan baku yang lebih murah, masyarakat juga akan memperoleh kemudahan permodalan untuk usaha produktif, serta akses layanan dasar di sektor logistik dan kesehatan.
“Yang paling menentukan sukses tidaknya koperasi ini adalah partisipasi anggota. Pengurus itu hanya pelaksana mandat. Kalau warganya pasif, koperasi akan jalan di tempat,” katanya.
Dengan koperasi sebagai alatnya, Garut ingin menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi tak harus selalu dimulai dari kota. Desa pun bisa menjadi pusat pertumbuhan, selama ada kemauan, kolaborasi, dan kepercayaan pada kekuatan lokal. (Az)
