TASIKMALAYA | Priangan.com – Kabupaten Tasikmalaya digadang-gadang sebagai salah satu wilayah dengan potensi investasi tinggi di Jawa Barat. Namun hingga kini, potensi tersebut belum dimaksimalkan secara optimal.
Ketua Komisi II DPRD Kabupaten Tasikmalaya, Cecep Nuryakin, menyebut bahwa hambatan terbesar bukan pada kekurangan sumber daya, melainkan pada kurangnya komitmen politik (political will) dari pemerintah daerah untuk serius membangun ekosistem investasi.
Cecep menekankan bahwa iklim investasi tak bisa hanya dibangun melalui perencanaan teknis dan penganggaran semata. Diperlukan komunikasi aktif, sinergi lintas sektor, serta regulasi yang mendukung.
“Investasi tidak cukup dengan perencanaan dan anggaran. Kuncinya adalah komunikasi yang aktif antara semua pemangku kepentingan. Harus ada political will yang jelas dan terarah dari pemimpin daerah,” ujar Cecep.
Menurutnya, Kabupaten Tasikmalaya memiliki kekayaan alam dan sumber daya yang sangat menjanjikan. Mulai dari kawasan pegunungan, kebun teh, pantai hingga potensi agraria dan pariwisata yang belum tergarap maksimal.
“Apa sih bedanya Taraju dengan Pangalengan? Atau Lembang? Sama-sama punya kebun teh. Tapi kenapa kita tertinggal? Karena infrastrukturnya belum dibangun dengan serius, dan keberpihakan pemerintah terhadap investasi masih lemah,” tegasnya.
Cecep yang juga membidangi pengelolaan aset daerah, menyoroti masih banyaknya aset milik pemerintah Kabupaten Tasikmalaya yang belum dimanfaatkan secara produktif. Bahkan, lebih dari 100 titik aset di wilayah perkotaan terpantau belum dioptimalkan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Di kawasan Jalan HZ Mustofa Kota Tasikamalaya, itu milik kita. Tapi belum dikelola maksimal. Padahal ada tiang-tiang kabel, jaringan optik, dan infrastruktur lainnya yang bisa jadi sumber PAD jika status lahannya sudah bersertifikat,” jelas Cecep.
Masalah legalitas aset pun menjadi sorotan. Banyak aset pemerintah daerah yang belum disertifikasi, sehingga menyulitkan proses optimalisasi dan menjadi salah satu penghambat masuknya investor.
“Kalau jalan-jalan milik pemda sudah disertifikatkan, kita bisa tarik retribusi dari penggunaannya, baik dari operator seluler maupun perusahaan jasa. Ini bisa meningkatkan PAD signifikan,” ujarnya.
Cecep juga mengkritik kemandirian fiskal Kabupaten Tasikmalaya yang tergolong rendah. Meski APBD mencapai Rp3,5 triliun, kontribusi PAD hanya sekitar 3-4 persen.
“Kalau bicara PAD, kita masih kalah jauh dibanding kabupaten/kota lain di Jawa Barat. Kemampuan fiskal kita hanya 3 sampai 4 persen dari total APBD. Ini sangat memprihatinkan,” imbuhnya.
Salah satu peluang emas yang kini di depan mata adalah proyek pembangunan jalan tol. Pintu tol yang direncanakan akan dibangun di wilayah Singaparna seharusnya disambut dengan langkah strategis, seperti pembebasan lahan dan perencanaan ruas jalan baru. Namun hingga kini, belum ada langkah konkret dari pemerintah daerah.
“Kalau benar ada gerbang tol di Singaparna, lalu jalannya mau ke mana? Jangan sampai infrastruktur sebesar itu justru membuat macet karena kita tidak siap. Ini proyek besar yang harusnya disambut dengan pembukaan akses baru,” tegasnya.
Cecep mengajak seluruh jajaran pemerintah untuk lebih progresif dalam merespons peluang investasi yang muncul, termasuk membenahi sistem birokrasi, pengelolaan aset, dan menyiapkan regulasi yang ramah terhadap investor.
“Apa bedanya kita dengan Garut, Karawang, atau daerah lain yang sudah lebih maju? Padahal kita punya potensi luar biasa. Tinggal bagaimana komitmen pemerintah menyambutnya,” tutup Cecep. (yna)
