Komisi Eropa Berikan Dukungan Keuangan Darurat untuk Otoritas Palestina

PARIS | Priangan.com – Komisi Eropa mengumumkan bahwa mereka akan memberikan dukungan keuangan darurat sebesar 400 juta euro ($435,5 juta) kepada Otoritas Palestina (PA) dalam dua bulan mendatang, pada Jumat, 19 Juli 2024. Keputusan ini diambil di tengah kekhawatiran Uni Eropa tentang potensi runtuhnya otoritas tersebut.

Dana sebesar 400 juta euro ini akan dicairkan dalam bentuk hibah dan pinjaman dalam tiga pembayaran yang dijadwalkan antara Juli dan September. Pencairan dana ini akan bergantung pada kemajuan yang dicapai dalam pelaksanaan agenda reformasi PA, menurut pernyataan resmi Komisi Eropa.

Dalam upaya untuk mengatasi situasi anggaran dan fiskal PA, Komisi Eropa sebelumnya telah menandatangani surat pernyataan minat dengan PA yang menetapkan strategi untuk mengatasi tantangan keuangan yang dihadapi.

Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, menyatakan, “Bersama-sama, kita meletakkan dasar bagi stabilitas ekonomi dan politik di Tepi Barat.”

Keuangan PA telah mengalami kekacauan selama bertahun-tahun seiring dengan pemotongan pendanaan dari negara-negara donor, yang sebelumnya menutupi hampir sepertiga dari anggaran tahunan sebesar $6 miliar. Negara-negara donor menuntut reformasi untuk menangani masalah korupsi dan pemborosan.

Namun, situasi semakin memburuk sejak serangan kelompok militan Hamas terhadap Israel dari Gaza pada 7 Oktober lalu. Akibatnya, Israel menahan sebagian pendapatan pajak yang dikumpulkan atas nama PA, yang kini menjadi sumber utama pendanaan PA.

Pemerintah Palestina menyambut baik bantuan keuangan ini sebagai “langkah penting untuk meringankan krisis keuangan dan ekonomi yang menekan rakyat kami, yang semakin memburuk setelah agresi Israel di Gaza.”

Infrastruktur dasar di wilayah tersebut semakin memburuk, pegawai pemerintah hanya menerima sebagian kecil gaji mereka, dan layanan kesehatan mengalami penurunan, menurut para pejabat Palestina.

Krisis keuangan yang parah ini telah melumpuhkan pemerintahan yang dipimpin oleh Presiden Mahmoud Abbas di Tepi Barat yang diduduki Israel, dan memunculkan pertanyaan tentang masa depan PA. Sementara itu, Amerika Serikat dan negara-negara lain mendesak agar PA “direvitalisasi” untuk mengambil alih Jalur Gaza setelah pertempuran di sana berakhir.

“Situasi keuangan PA sangat buruk saat ini dan tidak ada yang diuntungkan jika PA bangkrut. Jelas mereka membutuhkan lebih banyak uang,” ujar seorang diplomat senior Uni Eropa menjelang pertemuan bulanan menteri luar negeri di Brussels pada hari Senin lalu. (mth)