GARUT | Priangan.com – Menjelang 100 hari kepemimpinan Bupati Garut Abdusy Syakur Amin dan Wakil Bupati Putri Karlina, berbagai tanggapan mulai bermunculan terkait capaian awal duet yang mengusung jargon “Garut Hebat” tersebut.
Ketua Paguyuban Daerah Otonomi Baru (DOB) Garut Utara, H. Kholil Aksan Umar Zein, menilai bahwa visi-misi yang diusung pasangan Syakur-Putri belum sepenuhnya menunjukkan hasil konkret.
“Visi Garut Hebat ini perlu dievaluasi. Sampai hari ini saya belum melihat di mana letak ‘hebat’-nya. Apakah itu hanya sekadar branding politik, atau memang ada arah dan strategi untuk menjawab kebutuhan masyarakat Garut?” ungkap Kholil saat ditemui di acara pelantikan pengurus NU Kabupaten Garut, Sabtu (24/5/2025).
Kholil menambahkan, masyarakat seharusnya memperoleh manfaat langsung dari kepemimpinan yang membawa semangat perubahan. Terlebih, kata dia, Syakur Amin yang berlatar akademisi dan Putri Karlina yang dikenal aktif, seharusnya bisa menghadirkan gebrakan nyata.
“Duet santri ini diharapkan punya terobosan. Saya bahkan sudah menulis artikel berjudul ‘Garut General Check-Up’ yang berisi gagasan evaluasi menyeluruh pembangunan. Apakah dibaca atau tidak, yang jelas evaluasi itu penting,” ujarnya.
Kholil juga menyoroti pentingnya transformasi digital untuk mendukung pemerintahan yang transparan dan efisien. Ia mencontohkan penerapan teknologi finansial di daerah lain sebagai langkah konkret meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Garut harus melek digital. Kalau hotel atau restoran besar bayar pajak langsung lewat Fintech, pengawasan jadi lebih mudah, PAD pun meningkat. Seperti yang dilakukan di Malang dan Surabaya,” tegasnya.
Lebih jauh, Kholil memandang Garut memiliki potensi untuk menjadi kabupaten dengan identitas syariah, yang ditopang oleh nilai-nilai santri dan sistem ekonomi yang bersih dari praktik riba.
“Kalau bisa diterapkan secara utuh—ekonomi syariah, digitalisasi, transparansi—saya yakin Garut akan benar-benar menjadi kabupaten yang hebat,” tambahnya.
Meski demikian, Kholil menyebut belum bisa memberikan penilaian objektif terhadap kinerja 100 hari pertama pasangan Syakur-Putri. Alasannya, belum ada laporan terbuka yang dapat diakses masyarakat.
“Saya belum menerima laporan apapun. Harusnya masyarakat diberi akses informasi agar bisa menilai sendiri capaian pemimpinnya. Tanpa itu, kami tidak tahu harus menilai dari mana,” pungkasnya. (Az)
