CIAMIS | Priangan.com – Ribuan guru madrasah di Kabupaten Ciamis kembali menyuarakan aspirasinya mengenai kesetaraan hak dan status kerja. Mereka yang tergabung dalam Aliansi Honorer Kemenag Ciamis melakukan aksi damai di depan Gedung DPRD Ciamis pada Selasa (21/10/2025).
Aksi tersebut direspons langsung oleh Ketua DPRD Ciamis, H Nanang Permana, yang menyatakan dukungannya terhadap perjuangan para tenaga pendidik di bawah naungan Kementerian Agama itu.
Menurut Nanang, tuntutan para guru honorer sangat wajar dan beralasan. Ia menilai masih banyak tenaga pendidik yang telah mengabdi selama puluhan tahun, namun belum juga mendapatkan kepastian status kepegawaian. Bahkan, sebagian di antaranya belum bisa mengikuti seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) maupun Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
“Apa yang saudara-saudara lakukan adalah upaya menjadi troublemaker yang produktif. Ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah dalam menyamakan guru dengan tenaga honorer non-pendidikan adalah kebijakan yang lemah dan tidak tepat,” ujar Nanang usai menerima perwakilan massa.
Ia menyebutkan bahwa dunia pendidikan memiliki karakter yang berbeda dari sektor lain. Menurutnya, seorang guru tidak dapat disamakan dengan pekerja kontrak atau outsourcing sebagaimana di bidang industri atau kantor pelayanan. Guru memiliki peran mendasar dalam membentuk karakter dan moral bangsa.
“Kebijakan pemerintah ini seolah menyamakan sekolah dengan pabrik. Di pabrik, tenaga outsourcing mungkin wajar karena orang bekerja untuk mencari nafkah. Namun, guru datang ke sekolah bukan hanya untuk mencari uang, melainkan karena panggilan pengabdian. Ini tidak bisa disamakan,” tegas Nanang.
Nanang menilai kebijakan yang menyamakan guru dengan tenaga kerja kontrak merupakan bentuk ketidakpahaman terhadap nilai profesi pendidik. Ia menegaskan bahwa sekolah bukan tempat produksi barang, melainkan tempat membentuk manusia berkarakter dan berilmu.
“Kenapa guru harus menjadi tenaga kontrak atau outsourcing? Kebijakan seperti ini sangat keliru dan harus dilawan. Sekolah bukanlah pabrik yang memproduksi barang, tetapi lembaga yang mencetak manusia yang ideal,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pemerintah seharusnya memberikan penghargaan dan kesejahteraan yang layak kepada para guru. Tanpa penghargaan yang setimpal, kata Nanang, mustahil bangsa ini bisa maju dan memiliki generasi penerus yang unggul.
“Bagaimana bangsa ini bisa maju jika guru tidak dihargai sebagaimana mestinya? Guru harus dihormati seperti pegawai negeri atau pejabat negara,” ucapnya.
DPRD Ciamis, lanjut Nanang, mendukung penuh langkah para guru madrasah untuk membawa aspirasi mereka hingga ke tingkat nasional. Ia bahkan menyarankan agar para guru di seluruh Indonesia bersatu dalam memperjuangkan haknya agar pemerintah benar-benar mendengar suara mereka.
“Hubungi semua rekan guru madrasah se-Indonesia. Kalau perlu, lakukan mogok massal. Jika tidak ada lagi yang mengajar, baru pemerintah akan sadar bahwa kebijakannya salah,” ujar Nanang.
Meski mendukung penuh perjuangan tersebut, ia mengingatkan agar para guru tetap menjadikan perjuangan ini sebagai bagian dari pengabdian, bukan sekadar untuk hasil. Bagi Nanang, perjuangan memiliki nilai moral dan spiritual yang harus dijaga.
“Sebagai guru agama, saya sampaikan bahwa perjuangan adalah kewajiban. Hasil adalah urusan Allah. Tidak selalu perjuangan dan hasil itu berkaitan secara langsung,” katanya.
Di akhir pertemuan, Nanang menyampaikan pesannya kepada para guru agar terus menjaga integritas dan ketulusan dalam mendidik anak bangsa, meski penghargaan dari negara belum sepenuhnya setara dengan jasa mereka.
“Jadilah guru yang bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, tapi yang mampu mengubah perilaku dan adab anak-anak menjadi pribadi yang luhur dan berakhlak. Itulah tugas mulia seorang guru,” pungkasnya. (Eri)
