JAKARTA | Priangan.com – Batavia berada dalam kondisi ekonomi yang rapuh pada paruh pertama abad ke-18. Wabah malaria pada tahun 1733 telah memangkas jumlah penduduk secara drastis, sementara pembantaian besar-besaran terhadap orang-orang Cina pada 1740 tidak hanya meninggalkan luka sosial, tetapi juga menghantam jaringan perdagangan yang selama ini menopang kehidupan kota. Aktivitas niaga melemah, arus barang tersendat, dan kepercayaan para pelaku usaha kian menipis. Dalam situasi inilah pemerintah kolonial mulai menyadari bahwa pemulihan ekonomi tidak dapat ditunda.

Ketika G.W. Baron van Imhoff menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia-Belanda, persoalan tersebut menjadi agenda penting dalam rapat-rapat bersama Raad van Indië, dewan penasihat tertinggi pemerintahan kolonial.

Pada tahun 1746, Van Imhoff mendorong lahirnya berbagai kebijakan yang ditujukan untuk menghidupkan kembali roda ekonomi Batavia.

Langkah awal yang ditempuh adalah menata peran para makelar. Selama ini mereka menjadi perantara penting dalam urusan perdagangan, wesel, asuransi, saham, hingga kredit, namun belum berada dalam pengawasan yang ketat. Pemerintah kemudian mewajibkan para makelar memperoleh izin resmi serta mengucapkan sumpah.

Kebijakan ini bukan semata-mata administratif, melainkan upaya membangun kepercayaan dalam dunia niaga yang sempat goyah akibat krisis sebelumnya. Dilansir dari National Geographic Indonesia, Sejarawan G. Louisa Balk dan timnya, dalam kajian arsip VOC yang diterbitkan oleh BRILL-Leiden dan tersimpan di Arsip Nasional Republik Indonesia, mencatat bahwa penertiban makelar menjadi salah satu fondasi awal pembenahan ekonomi Batavia.

Upaya tersebut dilanjutkan dengan pembentukan lembaga khusus yang menangani urusan pelayaran dan perdagangan. Dua anggota Raad van Indië, Jacob Mossel dan Nicolaas Crul, diangkat sebagai Commissarissen over de Zaken van Commercie atau Komisaris Urusan Perdagangan. Keduanya mengusulkan pendirian College van Commissarissen van Zee en Commercie Zaken, sebuah dewan yang bertugas menyelesaikan sengketa antara pemilik kapal, awak kapal, dan pedagang swasta.

Meski kewenangannya terbatas dan tidak dapat menjatuhkan hukuman atas nama pemerintah pusat di Belanda, keberadaan lembaga ini penting sebagai pengadilan tingkat rendah yang menjamin kepastian hukum dalam kegiatan maritim dan perdagangan.

Namun, Van Imhoff memahami bahwa perbaikan regulasi saja belum cukup. Dunia usaha membutuhkan akses terhadap permodalan yang stabil. Oleh karena itu, pada tahun yang sama, pemerintah kolonial mulai merancang pembentukan Bank van Leening, yang sekaligus menjadi tonggak awal penerapan sistem pegadaian di Hindia-Belanda.

Rancangan ini dibahas secara serius, bersamaan dengan peraturan baru mengenai kantor pos, sebagai bagian dari upaya membangun infrastruktur ekonomi yang lebih modern.

Bank van Leening berada di bawah pengaruh kuat Hoge Regering atau Pemerintah Agung, sehingga ketua bank harus berasal dari anggota Raad van Indië dan didampingi oleh enam komisaris, terdiri atas empat pegawai VOC dan dua orang swasta. Struktur ini menunjukkan betapa eratnya hubungan antara kepentingan negara kolonial dan dunia keuangan.

Van Imhoff sendiri dapat dikatakan sebagai pengelola utama lembaga ini. Ia memilih sebuah rumah di sebelah timur Tijgersgracht, tepat di seberang Balai Kota, sebagai kantor bank yang kelak memainkan peran penting dalam kehidupan ekonomi Batavia.

Pada 1 Desember 1746, Bank van Leening resmi dibuka. Lembaga ini memberikan kredit dengan sistem gadai, suatu praktik yang masih asing bagi kawasan Asia Tenggara pada masa itu. Para pedagang swasta dapat memperoleh uang muka dengan menjaminkan emas, perak, permata, barang dagangan, kain, hingga perabot rumah tangga sederhana. Selain itu, bank juga menyediakan kredit untuk pembelian rumah, sebuah fasilitas yang memperluas akses kepemilikan properti di kalangan warga Eropa.

Respons masyarakat Eropa di Batavia terhadap bank ini terbilang cepat dan besar. Dalam waktu singkat, ratusan orang terlibat sebagai penyetor modal maupun peminjam.

Demi perluasan layanan, memperlancar perdagangan VOC, dan mengintegrasikan giro dengan pinjaman gadai agar lebih efisien, kemudian Bank van Leening digabung dengan Bank van Courant pada 1 September 1752, dengan nama Bank Courant en Bank Van Leening, sebagaimana dikutip dari laman Bank Indonesia (BI).

Pada Januari 1758, modal Bank van Leening telah mencapai lebih dari 1,3 juta ringgit, yang berasal dari 197 orang, seluruhnya berkebangsaan Eropa. Dana tersebut digunakan untuk menyalurkan pinjaman sebesar hampir 250 ribu ringgit, dengan jaminan sekitar 800 rumah. Angka-angka ini menunjukkan betapa pesatnya pertumbuhan lembaga keuangan tersebut dalam kurun waktu kurang dari dua dekade.

Menariknya, sebagian besar modal bank justru didepositokan kepada VOC dengan bunga 4,5 persen per tahun. Skema ini menjadikan Bank van Leening tidak hanya sebagai penyedia kredit bagi masyarakat, tetapi juga sebagai penopang keuangan Kompeni. Keuntungan bank terutama berasal dari bunga pinjaman kepada VOC serta kredit perumahan, sementara bunga dari pinjaman dengan jaminan kain memiliki arti penting bagi pedagang Asia yang bergantung pada perdagangan tekstil.

Namun sayangnya, bank ini berujung berhenti beroperasi karena krisis keuangan pada 1818. Meski begitu, Bank van Leening juga menandai awal penetrasi sistem keuangan Barat di Asia Tenggara, sekaligus memperlihatkan bagaimana kepentingan negara, perdagangan, dan modal saling bertaut dalam sejarah Batavia. (LSA)